Menteri ATR/BPN: Sulbar Strategis Dukung Pembangunan IKN

29 Jun 2022, 23:46 WIB

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahyanto (kiri) di Mamuju, Sulawesi Barat. Dok. IDN Times/Humas Pemprov Sulbar

Makassar, IDN Times - Pertemuan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) 2022 digelar di Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu (29/6/2022). Hadir dalam kegiatan tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahyanto. Pada kesempatan itu, Hadi juga meresmikan program drone pilot project di Sulbar.

Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, bersama seluruh gubernur se-Sulawesi dan se-Kalimantan menyatakan komitmen menegakkan reforma agraria untuk mendukung kawasan inti penyangga Ibu Kota Negara (IKN) baru Nusantara.

Menurut Hadi, dengan adanya komitmen serta dukungan seluruh gubernur se-Sulawesi dan se-Kalimanatan, menjadi sangat berarti untuk kelancaran pembangunan IKN.

"Kegiatan reforma agraria bukan semata-mata untuk legalisasi tanah masyarakat, tetapi untuk memberikan pemanfaatan untuk kemakmuran masyarakat," jelas Hadi saat memberikan sambutan di Ballroom Hotel Maleo Mamuju, Rabu.

1. Posisi strategis Sulbar untuk menopang IKN Nusantara

Pj Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik (kanan). Dok. IDN Times/Humas Pemprov Sulbar

Reforma agraria kata mantan Panglima TNI ini sangat penting karena menjadi program nasional, serta relevan sebab pembangunan IKN perlu didukung secara bersama. Hadi menekankan kepada para gubernur sebagai ketua GTRA di seluruh Indonesia wajib mendukung program kawasan inti penyangga IKN.

"Dukungan itu untuk menyukseskan kawasan inti IKN karena adanya keselarasan pembentukan kawasan inti IKN," terangnya.

Secara spesifik, Hadi mengatakan, posisi Sulbar untuk mendukung pembangunan IKN sangat strategis. Secara geografis memiliki kedekatan dengan lokasi pembangunan IKN karena hanya dipisahkan Selat Makassar sehingga memiliki peran penting menjadi penyangga IKN.

"Provinsi yang berbatasan IKN diharap mendukung pembangunan mulai dari tahapan perencanaan sampai pasca terbentuknya IKN," tegas Hadi lebih lanjut.

Di sisi lain terkait dengan reforma agraria ini, Hadi ingin untuk dilakukan percepatan pendaftaran tanah, dia berharap yang tergabung dalam rapat GTRA, dapat mendukung PSTL, agar kegiatan sosial, ekonomi bisa berjalan sehingga tidak ada lagi sengketa.

2. Pj Gubernur Sulbar bangga Menteri Hadi berkunjung

Pj Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik (paling kanan). Dok. IDN Times/Humas Pemprov Sulbar

Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik memberikan apresiasi dan rasa bangga hadirnya Menteri ATR/BPN di Mamuju, Sulawesi Barat. Menurut dia, kedatangan Menteri ATR/BPN sebagai pejabat negara pertama yang datang di Sulbar memberikan energi positif bagi daerah.

"Ini adalah sebuah kebanggaan, kehormatan bagi warga Sulbar. Kami berdoa semoga Pak Menteri dan rombongan betah di sini ," kata Akmal.

Akmal mengakui, dirinya sengaja meminta secara khusus kehadiran Menteri ATR/BPN hadir di Sulbar untuk melihat kondisi Sulbar, sekaligus menjadi penyemangat bagi daerah Sulbar.

"Komitmen kami tidak hanya persoalan reforma agraria, tetapi juga mendukung implementasi Perpres 86, kami akan serahkan seluruh jiwa raga kami untuk Indonesia karena Sulbar adalah bagian dari Indonesia," tegasnya.

3. Sejumlah pemerintah daerah turut hadir

Pertemuan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) 2022 digelar di Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu (29/6/2022).

Sementara itu, Kepala BPN Sulbar Hardian mengatakan ATR/BPN menggagas rapat koordinasi ini sebagai upaya pemerintah untuk pemerataan struktur penguasaan kepemilikan dan pemanfaatan tanah.

Hadir sejumlah provinsi yang menjadi penyangga IKN antara lain, Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Gorontalo, serta Kanwil BPN yang menjadi provinsi penyangga IKN tersebut.