Menteri ATR/BPN Dorong PTSL dan Pemberantasan Mafia Tanah di Sulsel

30 Jun 2022, 13:46 WIB

Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani (kiri) menyalami Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto (kanan) di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (30/6/2022). IDN Times/Istimewa

Makassar, IDN Times - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto untuk pertama kalinya berkunjung ke Makassar, Sulawesi Selatan. Hadi diterima oleh Sekretaris Daerah Sulsel di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (30/6/2022).

Ada beberapa hal yang menjadi pembahasan dalam kunjungan tersebut. Dalam pertemuan ini, Hadi menyatakan percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL harus mencapai target sesuai yang direncanakan dalam road map.

"Saat ini Sulawesi Selatan sendiri mencapai 70 persen. Harapan kami di awal 2025 atau akhir 2024 itu sudah selesai semua. Sudah terpetakan dan sudah terdata," kata Hadi.

1. Menteri ATR/BPN tekankan penyelesaian mafia tanah

Badan Pertanahan Nasional. Foto Dok

Selain percepatan program PTSL, Hadi juga menekankan penyelesaian masalah mafia tanah, melalui Satgas Mafia Tanah. Dia yakin bahwa masalah mafia tanah bisa terselesaikan jika 4 pilar bekerja dengan baik tak Kementerian ATR/BPN, kepolisian, pemerintah daerah dan pengadilan.

"Apabila 4 pilar ini bekerja dengan baik dan tidak ada yang masuk angin, kalau 4 ini sinergi, pasti permasalahan mafia tanah akan selesai," kata Hadi.

2. Berkomitmen tuntaskan masalah mafia tanah

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahyanto (kiri) di Mamuju, Sulawesi Barat. Dok. IDN Times/Humas Pemprov Sulbar

Hadi menegaskan bahwa pihaknya telah berkomitmen untuk menuntaskan permasalahan mafia tanah banyak terjadi. Permasalahan mafia tanah ini menjadi isu nasional dan dinilai sangat mendesak untuk dituntaskan.

"Saya sendiri selaku menteri akan turun ke bawah menanyakan secara langsung kepada masyarakat apakah mereka sudah dilayani dengan baik atau permasalahan tanah yang harus segera diselesaikan," kata Hadi.

3. Menteri ATR/BPN akan selesaikan lahan HGU

Ilustrasi lahan (IDN Times/Handoko)

Lebih lanjut, Hadi juga menjelaskan mengenai lahan-lahan proyek di Sulsel. Di Sulsel, pihaknya akan menyelesaikan lahan HGU (hak guna usaha) di Kabupaten Luwu sekitar 32.000 hektar. Masa pakai lahan tersebut telah selesai dan telah memenuhi syarat untuk diambil kembali.

"Kemudian nanti 30 persen sebagai objek TORA (Tanah Objek Reformasi Agraria) itu akan saya redis (redistribusi) ke masyarakat sekitar dan sisanya akan kita gunakan untuk pembangunan dalam rangka kesejahteraan rakyat. Kita bikin pertanian atau peternakan di sana," kata Hadi.