Mengurai Benang Kusut Terorisme dan Kekerasan Bersama KontraS Sulawesi

Najib Azca menjelaskan bahwa fenomena gerakan ekstremisme ini muncul dengan tiga konsep. Pertama, sebagai perlawanan atas otoritarianisme. Kedua, terjadinya konflik di sebuah daerah. Dan ketiga yakni bercorak lokal.

"Yang bercorak lokal ini karena terjadi di dalam daerah seperti Poso dan Ambon," jelasnya kepada para peserta webinar.

Konflik komunal di dua wilayah tersebut terjadi di pengujung dekade 1990-an dan awal 2000-an. Baik Poso dan Ambon bisa diselesaikan lewat Deklarasi Malino I dan II, setelah melalui proses pembicaraan lebih dulu.

Dosen senior Departemen Sosiologi UGM itu menjelaskan bahwa kelak di kemudian hari, beberapa tokoh dalam konflik Poso kemudian bergabung ke dalam kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang kini dipimpin Ali Kalora.

Ternyata, MIT memiliki hubungan erat dengan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) sebab sama-sama terafiliasi dengan ISIS. Polri menyebut JAD menjadi otak pengeboman di Makassar. Penyerangan ke Mabes Polri dilakukan secara individual (lone wolf), namun pelakunya disebut telah berbaiat kepada ISIS.

Menurut Najib Azca, ada dua perbedaan besar antara kelompok teroris dekade 2000-an dan yang kini eksis. Ideologi ekstrem, yang dulu hanya disebar lewat pertemuan-pertemuan tertutup yang cenderung esoterik, kini bisa diperoleh melalui gawai masing-masing.

"Ini muncul karena faktor-faktor persebaran pemikiran dan ideologis yang sedemikian keras, dan pesatnya di luar daerah konflik terutama sejak zaman digital. Itu masif sekali. Propaganda kelompok ekstremisme kekerasan ini mulai dilakukan sejak 2010," ungkapnya.

Selain itu, kelompok teroris JAD yang akhir-akhir ini lebih aktif disebut Najib punya kemampuan paramiliteristik cenderung lebih rendah. Bandingkan dengan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) di dekade 2000-an awal yang sebagian anggotanya sudah mendapat latihan militer di Afghanistan dan Filipina Selatan.

"Selain itu, daya letaknya jauh lebih rendah. Korbannya (dalam aksi pengeboman atau penyerangan) justru lebih banyak pelakunya sendiri. Namun jangkauannya jauh lebih luas sebab tersebar utamanya di era digital," sambung Najib.

Berbicara di sesi kedua, Iwan Lapasere menjabarkan fakta-fakta yang ia kumpulkan perihal aktivitas kelompok teroris di Poso. Berjalan sejak awal tahun 2016, Operasi Madago Raya --dulu dikenal sebagai Operasi Tinombala-- sudah memasuki tahun kelima. Sekitar 3 ribu personel dikerahkan di daerah perbukitan untuk mencari anggota MIT.

Dengan anggota MIT yang kini tinggal 9 orang, Polri memperpanjang operasi militer tersebut hingga Juni 2021. Dengan ruang gerak yang kian sempit, ia menyebut Polri harusnya sudah bisa mengakhiri Madago Raya secara cepat.

"Mereka sudah terkepung, tapi bagaimana bisa mereka masih berkeliaran dengan bebas? Harusnya ada strategi yang tepat (untuk mengakhiri operasi militer) agar situasi segera tenang," papar sosok jurnalis televisi tersebut.

"Operasi ini juga menelan anggaran yang sangat besar. Harusnya ada transparansi sebab masyarakat berhak tahu apa saja yang dilakukan oleh personel operasi di lapangan. Ini masalah kepercayaan," lanjut Iwan.

Selain itu, Iwan meminta adanya keterbukaan informasi. Selama ini sumber pemberitaan hanya datang dari satu pihak saja yakni aparat keamanan. Padahal ada penduduk biasa yang bisa menjadi narasumber kompeten sebagai pihak pertama sekaligus yang langsung mengalami.

"Itu bisa diihat dari peristiwa pembakaran yang terjadi di Sigi kemarin (November 2020). Nyaris kutipan cuma datang dari sumber yang sama. Sama sekali tidak ada yang memberi ruang bagi penduduk setempat," katanya.

Menutup webinar, Iwan Lapasere masih percaya bahwa lingkaran kekerasan di Indonesia bisa diputus. Butuh kerja sama banyak pihak untuk mewujudkan itu, sekaligus demi masyarakat yang merasa lebih aman.

"Sebab selama ini masyarakat yang merasakan langsung dampak dari konflik antara negara dan kelompok teroris. Kekerasan harus segera diakhiri," harapnya.

Sementara itu, Muhammad Najib Azca meminta seluruh kelompok masyarakat untuk mengambil lebih banyak andil secara aktif.

"Peran civil society sangat penting untuk melawan ekstremisme paling penting untuk memutus simpul kekerasan. Selain organisasi masyarakat, ada juga konsolidasi tokoh-tokoh lintas agama," papar Najib.