Mengapa Pengusutan Kasus Korupsi Smart Toilet Makassar Begitu Lambat?

ACC Sulawesi menilai harusnya penyidik Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) dan Kejakassan Negeri (Kejari) Makassar sudah menilai ada peristiwa pidana, seperti adanya kesalahan spesifikasi yang tidak disengaja.

Termasuk, kata Ali Asrawi Ramadhan, penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan harusnya melihat bagaimana peran orang-orang yang terlibat, antara lain peran kepala sekolah, pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, dan rekanan.

"Kalau misalnya didapati ada tindakan dengan sengaja melakukan mark up dan angkanya membengkak, lalu pada akhirnya tidak dapat digunakan, maka itu bisa saja dinaikkan statusnya lagi," terang Asrawi.

"Kenapa demikian, agar penyidik yang tangani kasus ini serius. Lagi pula ada ditemukan fakta-fakta bahwa alamat para rekanan banyak yang tidak sesuai. Ini saya kira cukup sebagai langkah awal untuk menaikan status," lanjutnya.

Terkait dengan kerugian negara, Asrawi mengatakan, penegak hukum biasanya melakukan perhitungan sendiri dulu untuk memberikan gambaran terkait besaran yang diduga digelembungkan dan berapa dana yang dihabiskan.

"Kan bisa penghitungan awal, apakah sesuai anggaran dengan bangunan atau seperti apa. Ini bisa melibatkan profesional maupun memakai sumber daya kejaksaan sendiri, sambil tunggu  hasil penghitungan BPK," jelas Asrawi.

ACC Sulawesi menyayangkan hingga awal tahun 2023 ini, kasus dugaan korupsi Smart Toilet Makassar yang dibangun sejak tahun 2018 dengan menelan anggaran kurang lebih Rp19 miliar, belum menunjukan perkembangan.

Kepala Cabjari Makassar, Rionov Octana menyebutkan, awal tahun 2023 ini pihaknya masih menunggu penghitungan hasil kerugian negara setelah pihaknya telah memeriksa puluhan saksi.

"Kita masih tunggu proses KN (kerugian negara) pak, mungkin tidak beberapa lama lagi. (tentu) penetapan tersangka belum ada, walau kita sudah periksa sekitar 30 saksi dan ahli," jelas Rionov kepada IDN Times Sulsel.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar, Andi Alam menyebutkan timnya masih tahap pengumpulan data. Padahal pernyataan Andi Alam sama dengan pernyataannya kepada IDN Times Sulsel pada akhiir September 2022.

"Kami masih penyelidikan intelijen atau pulbaket, karena kami ada 12 kecamatan (diselidiki), jadi kami cicil satu-persatu, jadi sekarang masih proses pengumpulan data," ungkapnya saat dikonfirmasi terpisah.

Kasus Smart Toilet yang diselidiki Cabjari di Kecamatan Wajo di 3 titik sekolah dasar (SD) dan juga sekolah menengah pertama (SMP) dengan dana Rp 699.316.822 juta. Lalu di SD dan SMP di Ujung Tanah ada di tujuh titik dengan dana Rp 1,065.773.000 miliar.

Sedangkan kasus korusi Smart toilet yang diselidiki penyidik Kejari Makassar di 12 Kecamatan. Diperkirakan pembangunan Smart Toilet berada di puluhan bahkan ratusan SD dan SMP dengan dana hingga belasan miliar.