Mendagri Sarankan Sulsel Kurangi Rekrutmen CPNS dan PPPK

26 Jan 2023, 21:57 WIB

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai memberi arahan terkait pemulihan ekonomi dan inflasi di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (27/1/2023). IDN Times/Asrhawi Muin

Makassar, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyarankan agar pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengurangi penerimaan CPNS dan PPPK untuk sementara. Hal itu disampaikan saat memberi arahan pemulihan ekonomi dan inflasi di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (27/1/2023).

Pernyataan Tito ini sebagai tanggapan atas penggunaan anggaran di Pemprov Sulsel yang terlalu besar untuk menggaji pegawai. Menurutnya, pendapatan dan belanja pemerintah sangat jomplang dan tidak sesuai.

"Ini lebih banyak untuk pegawai. Mungkin perlu dikaji kembali kalau melakukan rekrutmen CPNS dan PPKK," kata Tito.

1. Tito sebut belanja pegawai sangat besar

Ilustrasi pendaftaran CPNS dan PPPK

Sulsel menganggarkan APBD 2023 senilai Rp9,9 triliun. Dari nilai itu, sebesar 59,90 persen atau sekitar Rp5,9 triliun dianggarkan untuk belanja pegawai.

Belanja pegawai dibagi lagi menjadi lima bagian yakni belanja pegawai sebesar Rp3,2 triliun, belanja barang dan jasa sebesar Rp2,4 triliun, belanja subsidi sebesar Rp20 miliar, belanja dana hibah sebesar Rp310 miliar dan belanja bantuan sebesar sosial Rp2,4 miliar.

Kemudian, sebesar Rp1,7 triliun atau 17 persen dianggarkan untuk belanja modal. Lalu sebesar Rp25 miliar atau 0,25 persen dianggarkan untuk belanja tak terduga.

"Belanja operasional pegawainya sangat besar, itu 59,90 persen loh dibanding belanja modal dan belanja tak terduga," katanya.

2. Anak muda sebaiknya diarahkan jadi pengusaha

Ilustrasi UMKM (IDN Times/Anggun Puspitoningrum)

Menurut Tito, Pemprov Sulsel sebaiknya mengarahkan generasi muda untuk menjadi pengusaha dan tak melulu menjadi PNS. Pasalnya, kebutuhan pegawai juga sudah memadai.

Selain itu, Tito juga menyebut kelebihan pegawai di pemerintahan sangat membebani anggaran daerah. Sementara di sisi lain, pendapatan asli daerah sangat minim. Dia juga meminta supaya penggunaan APBD lebih efisien dan tepat sasaran.

"Okelah kalau memilih jadi anggota Polri, TNI. Tapi sebagian besar harus diarahkan jadi pengusaha sehingga membuka lapangan baru karena kalau rekrutmen terus memberatkan keuangan negara karena besar sekali belanja pegawai," katanya.

3. Wali kota Makassar dukung saran Mendagri

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. IDN Times/Asrhawi Muin

Sementara itu, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto menanggapi pernyataan Mendagri. Danny mengaku tak akan menambah rekrutmen pegawai Pemerintah Kota Makassar termasuk tenaga kontrak Pelayanan Publik Berintegritas (Laskar Pelangi).

Diketahui, jumlah pegawai di lingkup Pemerintah Kota Makassar saat ini tercatat sebanyak 22.800 orang, termasuk jumlah pegawai tenaga kontrak Laskar Pelangi sebanyak 12.890 orang.

Meski begitu, Danny sapaan akrabnya mengaku berdasarkan analisis aturan, jumlah kebutuhan pegawai Pemkot Makassar sebanyak 25.500 orang.

"Betul sekali, makanya saya tidak akan melewati 22.800 pegawai pemkot dari kebutuhan pemkot dari analisis aturan itu 25.500. Saya tidak akan tambah, dan memang selayaknya dikurangi agar belanja operasi kita tidak besar," ujarnya.