Makassar, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik Hamka Hendra Noer sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo, Kamis (12/5/2022). Hamka merupakan Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Pelantikan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Gedung C, Lantai 3, Kemendagri, Jakarta. Selain Hamka, Mendagri turut melantik empat Pj Gubernur untuk empat provinsi lain, termasuk Sulawesi Barat.
Hamka akan mengisi jabatan yang ditinggalkan Gubernur Gorontalo dua periode Rusli Habibie. Masa jabatan Rusli berakhir Kamis ini. Sedangkan pejabat definitif menunggu hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.
Pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Presiden Nomor 49/P/2022 tentang Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur. Selanjutnya pembacaan Keputusan Presiden Nomor 50/P/2022 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur.
“Kedua, Penjabat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan Presiden ini diangkat untuk masa jabatan paling lama satu tahun. Ketiga, pelaksanaan lebih lanjut keputusan ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Empat, Keputusan Presiden ini berlaku sejak saat pelantikan penjabat sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan Presiden ini,” bunyi Keputusan Presiden yang dibacakan saat pelantikan.
Lima penjabat yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan yakni Hamka Hendra Noer sebagai Penjabat Gubernur Gorontalo, Al Muktabar Penjabat Gubernur Banten, Ridwan Djamaluddin Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Ada juga nama Akmal Malik sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat dan Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw Penjabat Gubernur Papua Barat.
Pelantikan dihadiri Rusli Habibie beserta mantan Wakil Gubernur Idris Rahim. Menteri Tito dalam arahannya meminta Pj Gubernur membangun komunikasi ke atas dengan pemerintah pusat, ke samping dengan Forkopimda serta ke bawah dengan bawahan.
Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Tito meminta Penjabat Gubernur untuk mengkoordinasi pembangunan di tingkat kabupaten/kota. Penjabat Gubernur disebut sebagai “Bapaknya” para bupati dan wali kota.
“Kemudian yang perlu juga menjadi atensi yakni program program khusus yang menjadi atensi pemerintah pusat. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Itu membutuhkan kerja tidak di belakang meja, tapi turun blusukan mendengarkan persoalan masyarakat,” kata Tito.