Menaker Tinjau Penyaluran BSU di Makassar

27 Jul 2025, 00:14 WIB

Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, didampingi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meninjau langsung penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 di Kantor Pos Makassar, Sabtu (26/7/2025). (Dok. Humas Pemkot Makassar)

Makassar, IDN Times - Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, meninjau langsung pelaksanaan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2025 di Kota Makassar, Sabtu (26/7/2025). Kegiatan berlangsung di Kantor Cabang Utama PT Pos Indonesia, Jalan Slamet Riyadi.

Kunjungan Menteri Ketenagakerjaan di Makassar turut didampingi oleh Wali Kota Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham. Peninjauan ini dalam rangka monitoring dan evaluasi penyaluran BSU yang menyasar pekerja berpenghasilan rendah.

"Ini adalah kebijakan Presiden Prabowo untuk meningkatkan daya beli masyarakat pada kuartal kedua. Harapannya, BSU dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi," kata Yassierli.

1. Penyaluran BSU dilaksanakan melalui dua skema

Suasana penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 di Kantor Pos Makassar, Sabtu (26/7/2025). (Dok. Humas Pemkot Makassar)

Yassierli menjelaskan, penyaluran BSU dilaksanakan melalui dua skema. Penerima yang telah memiliki rekening bank Himbara mendapat transfer langsung, sedangkan bagi yang belum memiliki rekening, pencairan melalui layanan PT Pos Indonesia.

"Data penerima diverifikasi dengan ketat agar distribusi berjalan akurat dan dapat diaudit. Total penerima secara nasional mencapai hampir 16 juta orang," jelasnya.

2. BSU diberikan untuk periode Juni-Juli 2025

ilustrasi BSU Kemenaker 2025 (pexels.com/Ahsanjaya)

Pemerintah pusat menyalurkan BSU 2025 kepada pekerja untuk dua bulan, yakni Juni dan Juli. Setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 yang dibayarkan sekaligus. Bantuan ditujukan kepada pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi syarat.

Kementerian Ketenagakerjaan menggandeng Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, BPJS Ketenagakerjaan, dan PT Pos Indonesia untuk memastikan penyaluran BSU berjalan sesuai rencana. Pengawasan dijalankan secara berkelanjutan hingga seluruh penerima yang terdaftar menerima bantuan.

"Kami berharap bantuan ini benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan prioritas keluarga. Pemerintah telah berupaya agar dana ini sampai dengan cepat, tepat, dan bisa memberi manfaat maksimal," kata Yassierli.

3. Pemkot Makassar siap kawal agar penyaluran tepat sasaran

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. (IDN Times/Asrhawi Muin)

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyebut penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai langkah penting untuk menopang kondisi ekonomi masyarakat, khususnya pekerja berpenghasilan rendah. Pemerintah Kota Makassar turut mengawal proses distribusi agar bantuan diterima langsung oleh penerima yang berhak.

"Ini bagian dari bantuan kepada masyarakat, guna menopang ekonomi. Kami berharap dan memastikan agar distribusi BSU berjalan lancar, tepat sasaran, dan transparan," kata Munafri,

Munafri menilai Bantuan Subsidi Upah (BSU) tidak sebatas bantuan jangka pendek bagi pekerja. Dia melihat program ini sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi masyarakat.

"Program ini dari pusat, membantu mengurangi beban para pekerja berpenghasilan rendah dan mendukung daya beli mereka," katanya.

4. Realisasi penyaluran capai 90,30 persen

ilustrasi BSU Kemenaker 2025 (pexels.com/Defrino Maasy)

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyebut tingkat realisasi penyaluran di Kota Makassar telah mencapai 90,30 persen. Menurutnya, ini menunjukkan kerja sama yang solid antara pemerintah pusat, daerah, dan PT Pos Indonesia.

"Ini bentuk kepedulian nyata pemerintah kepada para pekerja yang membutuhkan dukungan. Angka 90,30 persen bukan sekadar data, tapi bukti kerja keras bersama agar hak-hak pekerja bisa sampai tepat waktu dan tepat sasaran," kata Aliyah.