Masyarakat Keberatan Masuk Makassar Wajib Pakai Surat Bebas COVID-19

Marlin yang merupakan pekerja swasta di Makassar menilai kebijakan surat keterangan bebas COVID-19 akan menyulitkan orang-orang sepertinya. Sebab banyak orang dari luar daerah yang mencari nafkah di Makassar. Belum lagi, dia menyebut banyak orang yang belum tahu seperti apa proses mendapatkan surat keterangan tersebut.

"Makanya, mungkin bagus kalau pertimbangannya itu dipikirkan dulu baik-baik. Jangan sampai, orang-orang kayak saya ini jadi semakin terbebani. Keluar masuk Makassar-Maros tiap hari mesti pakai surat. Itu susah pasti," ucapnya.

Irfan Emba, warga Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, juga berpendapat serupa. Menurut dia, kebijakan yang sedang digodok Pemkot Makassar itu terlalu membebani.

"Jelas pasti susah kita kalau begini. Kayak saya, tiap pagi jual sayur di Makassar. Masa harus pakai surat. Tiap hari kita pulang balik, belum tentu jualan habis semua. Dikasih susah lagi dengan surat," katanya.

Sumarlin mengatakan, surat keterangan bebas COVID-19 bukan menjadi tolok ukur seseorang bebas dari paparan virus corona. Yang lebih penting, kata dia, adalah menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

"Bagaimana kalau misalnya dua atau tiga hari nanti setelah pulang dari Makassar baru saya kena. Terus masuk lagi di Makassar hanya kasih liat itu surat keterangan, tidak diperiksa lagi. Kan sama saja," katanya.

Serupa dengan Sumarlin, Irfan menganggap jika surat keterangan tidak dapat menjadi rujukan bahwa seseorang dinyatakan bebas dari COVID-19.

"Apalagi kayak saya ini, tiap hari ambil sayur di pasar. Pasti banyak orang. Terus bawa lagi ke Makassar menjual. Bagaimana kalau saya kena, tapi tidak ditahu hanya karena ada surat," ucapnya.

Pemkot Makassar tengah menggodok rencana penerapan surat keterangan bebas COVID-19 bagi orang yang ingin masuk ke wilayahnya. Kebijakan itu disebut sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona, yang kini jadi transmisi lokal.

"Jadi siapapun yang masuk di Kota Makassar harus punya surat keterangan. Kita tidak pernah tahu misal ada yang ke Maros, dari Maros dia tidak mematuhi aturan protokol kesehatan entah terpapar dimana dan kembali ke Makassar membawa virus tanpa ada tanda-tanda. Nah, itu yang kita waspadai," kata Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamalauddin Sabtu (27/6) lalu.

Rudy menyatakan rencana pemberlakuan surat keterangan bebas COVID-19 itu sudah dibahas bersama unsur Forum Komunikasi Pimpindan Daerah (Forkopimda) Kota Makassar. Namun penerapannya masih sementara digodok.

"Untuk penerapannya masih menggodok dan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, TNI dan Polri," katanya.