Massa Demo Kawal Putusan MK Ubrak-abrik Ruang Sidang DPRD Majene
- Ratusan demonstran SPMM unjuk rasa di kantor DPRD Majene, Sulawesi Barat.
- Demonstran menerobos masuk ruang sidang legislator dan merusak barang.
- Kapolres Majene belum melakukan penangkapan terhadap demonstran yang melakukan perusakan.
Makassar, IDN Times - Ratusan demonstran yang berasal dari Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Majene (SPMM) menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Majene, Sulawesi Barat (Sulbar), Jumat (23/8/2024) siang. Aksi massa dilakukan sebagai respons untuk mengawal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan dan batas usia calon kepala daerah di Pilkada.
Jenderal Lapangan SPMM, Misbahuddin, dalam keterangannya kepada jurnalis di Majene, mengatakan, "Aksi yang dilakukan hari ini bagaimana kemudian agar DPDR Kabupaten Majene dan Pemerintah Kabupaten Majene harus bersama-sama mengawal putusan MK terkait syarat pendaftaran pasangan calon agar diterapkan oleh KPU."
1. Aksi berujung ricuh, kantor DPRD Majene diobrak-abrik
Pengunjuk rasa yang tidak puas usai menyampaikan orasi di depan kantor DPRD Majene, lalu menerobos masuk ke ruang sidang legislator. Mereka mendesak perwakilan DPRD hadir dan sepakat dengan tuntutan mahasiswa.
Namun, Wakil Ketua DPRD Majene, M Idwar yang menemui massa tidak bisa memberi jaminan bahwa aspirasi demonstran akan dikawal oleh DPRD. Massa yang kecewa dengan pernyataan itu tiba-tiba mengamuk dan merusak ruang sidang. Sejumlah barang seperti meja kaca, mikrofon, hingga dokumen milik DPRD dirusak oleh massa.
Kapolres Majene, AKBP Toni Sugadri, mengatakan, hingga Jumat sore, pihaknya tidak melakukan penangkapan terhadap demonstran yang melakukan perusakan di kantor DPRD Majene.
"Sementara belum, karena kalau diamankan tadi, mungkin akan ribut. Sementara ini kita (selidiki) dari video yang beredar," katanya kepada jurnalis, Jumat petang.
2. Aparat keamanan kewalahan
Toni menjelaskan, massa aksi Kawal Putusan MK terus mendesak untuk masuk ke dalam ruang sidang DPRD Majene meski aparat keamanan yang berjaga telah mencoba untuk mencegah mereka.
"Terus mau audiensi sehingga massa masuk ke dalam ruang rapat tapi ketika beberapa perwakilan masuk tiba-tiba massa lainnya memaksa masuk ke dalam ruangan rapat, habis itu menunggu perwakilan dari wakil ketua DPRD Majene," jelas Toni.
Toni menyebut, pemicu kericuhan diduga karena jawaban dari perwakilan DPRD Majene tidak memuaskan demonstran. "Sehingga ada yang memprovokasi dalam ruangan itu hingga terjadi keos," katanya.
3. Polisi tidak mampu cegah aksi mahasiswa
Menurut Toni, 150 orang personel kepolisian yang diterjunkan mengamankan demonstrasi di DPRD Majene tidak cukup untuk menahan amuk massa. "Kita sudah cegat, anggota dalmas kita suruh naik ke atas, tapi pintu satu tertutup jadi anggota terhalang karena banyak massa yang berbondong-bondong keluar ruangan saat terjadi keributan di dalam ruangan sidang," ucapnya.
Saat ini, Polres Majene masih mengidentifikasi demonstran yang melakukan perusakan di ruang sidang DPRD Majene. "Iya masih kita identifikasi dari rekaman yang beredar," katanya.
