Masih Moratorium, Pemprov Sulsel Hormati Aspirasi Pemekaran Luwu Raya

Salim menekankan bahwa kewenangan pembentukan daerah otonomi baru, termasuk rencana pemekaran Luwu Raya, sepenuhnya berada di tingkat nasional. Pemerintah daerah tidak memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan tersebut, yang menjadi wewenang pemerintah pusat bersama DPR RI.

Salim menyebut kebijakan moratorium pemekaran daerah masih diberlakukan oleh pemerintah pusat hingga saat ini. Situasi tersebut membuat pemerintah daerah tidak memiliki ruang untuk mengambil keputusan ataupun langkah lanjutan terkait pembentukan wilayah administrasi baru.

"Pembentukan daerah otonomi baru adalah kewenangan Pemerintah Pusat dan DPR, di mana saat ini masih dalam status moratorium. Dalam konteks ini, Pemprov Sulsel tentu taat pada kebijakan pemerintah pusat dan ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

Di tengah menguatnya tuntutan pemekaran wilayah, Pemprov Sulsel menegaskan pembangunan di kawasan Luwu Raya tetap menjadi perhatian. Salim mengatakan Gubernur Sulawesi Selatan telah memberi arahan agar pelayanan publik serta pelaksanaan program prioritas pemerintah provinsi di wilayah tersebut tetap berjalan sesuai rencana.

"Pak Gubernur memerintahkan agar seluruh program prioritas Pemprov di daerah Luwu Raya seperti RS Regional, infrastruktur jalan, dan sektor lainnya tetap dilaksanakan sebagai komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata Salim.

Pemprov Sulsel pun mengajak masyarakat menyalurkan aspirasi secara tertib dan damai. Pemprov berharap situasi tetap kondusif sehingga aktivitas warga serta proses pembangunan di wilayah Luwu Raya dapat berjalan tanpa hambatan.

"Kami mengajak kepada seluruh pihak untuk menyampaikan aspirasi secara damai sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan lancar," kata Salim.

Sebelumnya, tuntutan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dan pemekaran Provinsi Luwu Raya memicu aksi demonstrasi masyarakat dan mahasiswa di sejumlah titik wilayah Luwu Raya. Aksi tersebut bahkan sempat berujung pada penutupan total jalur Trans Sulawesi selama beberapa hari.

Blokade jalan berdampak pada terganggunya mobilitas warga, distribusi bahan bakar minyak (BBM), serta layanan kesehatan, termasuk ambulans yang harus memutar arah. Pemerintah daerah dan aparat keamanan kemudian melakukan koordinasi untuk membuka kembali akses jalan guna memulihkan aktivitas masyarakat.

Selain itu, aksi unjuk rasa menuntut pemekaran Luwu Raya juga sempat terjadi di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Januari 2026 dan berakhir ricuh setelah massa terlibat bentrok dengan aparat Satpol PP.