Masalah Bansos COVID-19 Dominasi Laporan Warga di Ombudsman Sulsel

Subhan mengatakan aduan warga soal pendistribusian bansos yang tidak merata mencuat selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB). PSBB diterapkan sejak 24 April hingga 22 Mei 2020 lalu.

Aduan yang masuk, Subhan menyebutkan, rata-rata datang dari warga yang terdampak pandemik tapi belum menerima bantuan. Terlebih saat itu masyarakat diimbau berdiam di rumah. Padahal saat itu Pemerintah Kota melalui Dinas Sosial menyiapkan 60 ribu paket sembako.

"Waktu itu kan memang kita dipaksa untuk tinggal di rumah. Seluruh aktivitas dibatasi dan tentu itu berdampak kepada seluruh sektor. Jadi persoalan itu (bansos) yang memang paling banyak dari yang lainnya. Dibandingkan sektor transportasi bahkan kesehatan," ucap Subhan.

Subhan menilai pemerintah kurang jeli membedakan kondisi antara bencana alam dengan pandemik COVID-19. Itu disebut salah satu alasan emngapa banyak masyarakat yang mengaku tidak mendapatkan bantuan. 

"Perlakuan untuk pandemik dan bencana alam itu berbeda. Kalau bencana alam bansos diberikan kepada orang yang terkena dampak langsung atas dasar prihatin. Tapi kalau pandemik, adalah kompensasi yang diberikan kepada orang yang dipaksa untuk tinggal di dalam rumah," kata Subhan.

Artinya, Subhan melanjutkan, dalam situasi pandemik saat ini, seluruh masyarakat yang terdampak berhak mendapatkan bantuan yang seharusnya ditanggung oleh negara melalui pemerintah.

"Jangankan orang mampu, apalagi orang yang tidak mampu tidak mendapatkan dan pendistribusiannya tidak tepat sasaran," ucapnha.

Subhan menyatakan Ombudsman terus terus menampung aspirasi masyarakat di masa pandemik COVID-19. Aduan yang masuk jadi bahan verifikasi dan kroscek di lapangan, dengan mencocokkan data pemerintah. 

"Sampai sekarang kita masih tampung masyarakat yang barangkali masih akan mengadukan persoalan di tengah kondisi seperti ini, silahkan langsung melapor," kata Subhan.

Ombudsman RI Sulsel membuka layanan pengaduan untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 di kantornya, di Kompleks Plaza Alauddin, Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Rappocini, Makassar. Bisa juga melalui sambungan telepon di nomor (0411) 8224082, WhatsApp di nomor 08112363737, dan email pengaduan di: pengaduan.sulsel@ombudsman.go.id.