Maju di Pilkada, Mantan Napi Harus Umumkan Statusnya kepada Publik

Mengutip undang-undang, Saiful menyatakan mantan narapidana sebenarnya bisa mendaftar di pilkada. Dengan syarat, dia telah melewati masa bebas lima tahun setelah hukumannya selesai.

Selain itu, mantan narapidana tidak boleh menyembunyikan soal statusnya kepada publik. Riwayatnya menjadi terpidana harus diumumkan.

“Secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang,” ucap Saiful.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi meniadakan larangan bagi bekas narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Soal itu tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang revisi aturan pencalonan di pilkada.

Meski begitu, KPU Sulawesi Selatan tetap berupaya agar tidak ada eks koruptor yang mencalonkan diri. Salah satu upayanya adalah mengajak partai politik agar mengusung atau mendukung calon yang bukan mantan terpidana korupsi.

“Partai politik akan diminta membuat semacam pakta integritas untuk tidak akan mencalonkan mantan napi korupsi di pilkada,” kata Anggota KPU Sulsel Asram Jaya.

Meski tak ada larangan, KPU tetap menyinggung soal pencalonan eks terpidana korupsi di pilkada. Soal itu antara lain tertuang dalam Peraturan KPU 18/2019, khususnya pada Pasal 3A ayat (3) dan (4).

Pasal 3A ayat (3) berbunyi, "Dalam seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi.”

Lalu pada Pasal 3A ayat (4) berbunyi, "Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota diutamakan bukan mantan terpidana korupsi.”