Mahfud Pastikan Ponpes Al Zaytun dan Alumninya Tidak Bermasalah

Sejauh ini Mahfud MD memastikan lagi Al Zaytun baik-baik saja dan terus melakukan aktivitasnya sebagai lembaga pendidikan. Hanya saja kata Mahfud, pengelola atas nama Panji Gumilang punya masalah hukum. 

"Pengelolanya itu ada masalah hukum yang diindikasikan melakukan (masalah hukum) itu kita proses. Jadi yang kita proses Panji Gumilang, bukan pondok pesantrenya, harus tetap kita bina," Mahfud menerangkan.

"Pondok pesantren itu sebenarnya modal kita (Indonesia) untuk merdeka, karena pondok pesantren itu berperan betul di dalam kemerdekaan sehingga sekarang ini harus kita bina dan dikembangkan terus," lanjutnya.

Selain itu, jelas Mahfud, Panji Gumilang dan keluarganya disebut memiiki 295 sertifikat tanah, termasuk lahan ponpes Al Zaytun.

"Jadi Panji Gumilang sendiri memiliki sertifikat tanah sebanyak 107 sertifikat, kemudian istri dan anak-anaknya itu sebanyak sekian sertifikat, lalu ada nama-nama lain yang juga terkait dengan itu," Mahfud membeberkan.

Ditanya soal dugaan Al Zaytun berafiliasi dengan Negara Islam Indonesia (NII), Mahfud menyatakan, dulu Al Zaytun bagian dari Komandemen 9 NII. Tetapi saat ini tujuan dari ponpes tersebut itu tidak bisa dikaitkan lagi dengan NII.

"Tetapi Panji Gumilang dan Al Zaytun itu didirikan kemudian tidak terkait lagi dengan itu (NII). Jadi ini soal kasus khusus, kalau kasus NII itu soal sendiri, kita tidak mengkaitkan dengan konteks ini," Mahfud MD menjelaskan.