Peringatan 64 tahun deklarasi kemerdekaan bangsa West Papua yang dianeksasi Indonesia.
Kritik terhadap penindasan dan fokus pemerintah yang hanya pada pembangunan fisik di Papua.
Tuntutan agar Indonesia membuka akses bagi jurnalis asing untuk meliput di Papua.
Makassar, IDN Times - Sejumlah mahasiswa Papua yang tergabung dalam Forum Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Peduli Rakyat Papua (FSPM-PRP) serta Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), menggelar unjuk rasa di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Makassar, Senin (1/12/2025).
Aksi ini dilakukan untuk memperingati 64 tahun deklarasi kemerdekaan bangsa West Papua yang mereka nilai telah dianeksasi Indonesia sejak 1963 melalui Trikora.
Penanggung jawab aksi, Andreas (23), menyebut demonstrasi ini merupakan bentuk refleksi kritis atas kondisi penindasan yang, menurut mereka, masih dialami rakyat Papua. Ia menilai negara belum menyentuh akar persoalan yang sebenarnya terjadi di tanah Papua.
“Hari ini kami memperingati deklarasi kemerdekaan bangsa Papua yang dianeksasi Indonesia pada 1963. Tuntutan kami hanya satu: selama negara tidak menyelesaikan akar persoalan dan masih menggunakan pendekatan represif, senjata, dan penjara, kami akan terus menuntut hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis,” kata Andreas kepada awak media.
Ia juga mengkritik fokus pemerintah yang menurutnya hanya menonjolkan pembangunan fisik, tanpa menyelesaikan berbagai problem substansial di Papua.
“Bagaimana mungkin kita hidup bahagia kalau bangunannya dibangun, tapi orangnya dibunuh, digusur, dan menjadi pengungsi di mana-mana?” ujarnya.
Andreas menegaskan bahwa aksi mereka merupakan representasi aspirasi rakyat Papua yang disebut sulit tersalurkan langsung di tanah Papua karena dibatasi ruang berekspresi politik.
“Aspirasi politik rakyat Papua sering kali dibungkam dan tidak sampai ke media nasional. Karena itu kami menyuarakannya di sini,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa aksi tersebut berlangsung damai dan terkoordinasi. Para peserta berkomitmen kembali ke tempat masing-masing secara aman. Mereka juga menyuarakan tuntutan tambahan agar negara membuka akses bagi jurnalis asing untuk meliput di Papua.
"Itu menjadi satu tuntutan kami bahwa selama kami ada dalam naungan NKRI, kami akan terus menuntut, solusi satu-satunya, berikan (kami) hak menentukan (nasib) diri sendiri," pungkasnya.