Mahasiswa Papua di Makassar Desak 4 Aktivis Tersangka Makar Dibebaskan

Pantauan IDN Times di lokasi massa aksi membakar ban bekas dan membuat barikade lingkaran dengan tali rafia. Akibatnya arus lalu lintas terhambat dan mengalami kemacetan. Aksi massa ini juga dikawal ketat pihak kepolisian.

Mereka juga membawa sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan diantaranya "Bebaskan 4 Tahanan Politik NFRPB Tanpa Syarat, Perjuangan Damai Bukan Makar, Bebaskan Mereka Sekarang".

Empat aktivis NRFPB didakwa makar karena dianggap ingin memisahkan Papua Barat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka ditangkap usa i mengantarkan surat resmi Presiden NFRPB Forkorus Yaboisembut kepada para Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Sorong, Papua Barat Daya.

Ketua KNPB Wilayah Makassar, Sulawesi Selatan, Andarias Sondegau mengatakan, aktivitas pembagian surat sejak 14 April 2024 merupakan tindakan yang demokratis, beritikad baik, bertabat, dan patut di hormati. Menurutnya, hal itu tidak sepantasnya disikapi dengan penangkapan dan penetapan tersangka.

"Kriminalisasi empat aktivis politik Papua tersebut menunjukkan negara terus merepresi hak atas kebebasan berekspresi, berpendapat dan berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Ditangkap hanya karena menyampaikan aspirasi politik secara damai dengan mendatangi kantor-kantor pemerintah Papua Barat Daya tanpa penggunaan kekerasan harusnya dilindungi, sebagaimana amanat UUD Tahun 1945," kata ucap Andarias dalam keterangannya.

Ia menyebut, mengekspresikan secara damai dijamin oleh Konstitusi Indonesia dan bukanlah merupakan tindak pidana apalagi makar. “Aspirasi politik damai bukan merupakan ujaran kebencian sebagaimana dituduhkan oleh polisi. Aparat hukum juga kembali menggunakan tuduhan makar untuk membungkam ekspresi aktivis Papua," tuturnya.

Menurutnya, ekspresi menyampaikan pendapat di muka umum merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi UUD 1945 Pasal 28E. Oleh sebab itu tidak semena-mena menahan aktivis dan menjadikannya tersangka. "Jika Indonesia ingin mengakhiri konflik di tanah, mestinya dilakukan dengan jalan dialog, bukan membungkam ruang demokrasi yang damai," sebutnya.

Ia juga menjelaskan, penyelesaian masalah Papua hanya bisa dilakukan melalui jalan dialog damai. Seperti yang dilakukan aktivis NRFPB dan penegakan keadilan, bukan pendekatan represif, bukan penambahan anggaran, bukan penambahan pemekaran daerah otonomi baru (DOB).

"Bukan pula penambahan pasukan militer dalam jumlah berlebihan, peralatan tempur dan perlakuan yang tidak membawa keadilan dan kedamaian bagi tanah Papua," tuturnya.

Ia juga menilai bahwa langkah progresif aktivis NRFPB itu mesti diapresiasi, bukan malah didiskriminasi, apalagi dikenakan pasal-pasal yang tidak masuk akal. Karena kita perlu tahu bahwa tindakan tersebut lahir dari realita kondisi objektif Papua, bukan mengada-ada.

"Perlu dialog untuk megakiri kekerasan di tanah Papua," tegasnya.