Makassar, IDN Times - Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur menggelar aksi unjuk rasa Senin, (17/2/2025).
Mereka menggelar aksi demo bertajuk #IndonesiaGelap di simpang tiga Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, (Sulsel).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan efisiensi anggaran pendidikan yang dinilai merugikan mahasiswa dan dunia akademik.
Dalam aksinya, mereka berorasi secara bergantian dan menutup separuh jalan dan membakar ban bekas. Aksi mereka juga dikawal polisi untuk memastikan aksi berlangsung damai.
Ketua HMI Cabang Makassar Timur, Muhammad Zulfikar Ridha, menyebut bahwa aksi tersebut membawa sepuluh tuntutan utama yang mereka perjuangkan.
"Mungkin ada 10 poin yang kami tuntut hari ini. Setelah aksi ini, kita akan evaluasi tuntutan-tuntutan untuk nanti. Mungkin akan ada gelombang yang lebih besar di Kota Makassar," katanya kepada awak media, Senin sore.
Para mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan utama yang menjadi perhatian mereka.
"Yang pertama, adili Jokowi, kedua, tolak efisiensi anggaran pendidikan, ketiga, perampasan lahan warga, keempat, tolak pendidikan berbasis PTNBH, kelima, revisi UU Minerba, dan keenam, tolak lisensi tambang terhadap instansi pendidikan," beber Zulfikar.
Selain itu, mereka juga menuntut tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan seksual di kampus serta mendesak reshuffle kabinet Prabowo-Gibran yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
"Kami juga meminta kejelasan terkait proyek Ibu Kota Negara (IKN), apakah akan dilanjutkan atau tidak, serta evaluasi kinerja aparat karena tingkat kepercayaan masyarakat semakin menurun," tambahnya.
HMI Cabang Makassar Timur juga menyuarakan penolakan terhadap pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada kampus.
"Kampus tidak berhak mengelola tambang. Kampus seharusnya hanya fokus pada pendidikan tinggi untuk memperkuat dan memperbaiki kualitas SDM masyarakat Indonesia," tegas Zulfikar.
Mengenai proyek IKN, HMI menuntut kejelasan status megaproyek tersebut.
"Menurut kami, berdasarkan hasil kajian, yang pertama, IKN harus jelas, apakah proyek ini benar-benar mega proyek atau hanya alibi rezim Jokowi untuk menguasai Jakarta dan memindahkan ibu kota negara," ujarnya.
Sementara itu, terkait reshuffle kabinet Prabowo-Gibran, Zulfikar mengakui bahwa HMI masih dalam tahap kajian dan identifikasi.
"Kalau dari HMI sendiri, kami belum mengkaji lebih jauh. Kami baru akan mengidentifikasi kabinet mana saja yang tidak pro terhadap rakyat," tutupnya.