LBH Minta Kasus Pencabulan Anak di Lutim Dibuka Kembali

Rezky menjelaskan, proses pencarian keadilan untuk korban memang cukup panjang dan menguras banyak energi. Kasus ini bahkan terkesan tidak mendapat perhatian serius dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Luwu Timur. LBH menduga ada persoalan maladministrasi di internal lembaga milik pemerintah itu dalam menangani kasus.

"Proses sebelumnya dijalani sendiri oleh ibu korban. Tidak ada bantuan hukum, tidak ada layanan, di P2TP2A Lutim tidak mendapatkan penanganan semestinya," ujarnya.

Rezky bilang, saat korban berupaya mencari bantuan di awal kasus ini, mereka justru dipertemukan kembali oleh SA (43), ayahnya sekaligus terduga pelaku.

"Kami anggap P2TP2A Lutim ini berpihak (pada terduga pelaku) dan asesmennya pun tidak objektif," kata Rezky.

Asesmen itu, lanjut Rezky, yang digunakan penyidik sebagai bahan untuk menghentikan proses penyelidikan dan penyidikan kasus. Asesmen berisi kesimpulan pihak P2TP2A yang menyebut bahwa korban baik-baik saja dan sangat dekat dengan ayahnya.

Berdasarkan hasil koordinasi LBH dalam proses pendampingan kasus ini, penyidik kepolisian berkesimpulan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, hingga luka, di tubuh korban.

"Kemudian ibunya juga dianggap punya wahab (gangguan psikis)," ujar Rezky.

Rezky melanjutkan, dari sejumlah fakta yang dikumpulkan pendamping hukum, pihaknya  berkesimpulan bahwa kepolisian terlalu cepat menghentikan kasus ini. "Bagi kami ini prematur. Karena hanya berselang dua bulan setelah dilaporkan, langsung dihentikan," tegasnya.

Fakta-fakta yang ditemukan antara lain tekanan mental dan perubahan prilaku korban. Hingga kesakitan yang sempat dialami korban akibat perbuatan bejat ayahnya.

"Kemudian tidak ada saksi lain yang diperiksa penyidik, selain korban, pelapor, dan terlapor (ayahnya. Dan anaknya tidak didampingi orang tua saat diperiksa," ucapnya.

Hasil asesmen pembanding oleh tim pendamping hukum bersama psikolog, ditemukan fakta lain tak seperti yang diungkapkan pihak P2TP2A dan kepolisian. "Terjadi kekerasan seksual yang (diduga) dilakukan bapaknya bahkan ada (terduga) pelaku lain yang melakukan itu kepada 3 anak," ungkapnya.

Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombes Endra Zulpan angkat bicara soal kasus ini setelah ramai dibahas di media sosial. Dia menyatakan kasus sudah lama dihentikan oleh penyidik Polres Lutim. Zulpan menyebut ayah korban sekaligus terlapor berstatus pegawai negeri sipil di Inspektorat Lutim.

"Kasus itu tidak dilanjutkan, karena penyidik tidak menemukan cukup bukti," kata Zulpan dalam keterangan tertulis yang diterima jurnalis, Kamis malam.

Zulpan mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik di Ditreskrimum, tidak ditemukan adanya tindak pidana pencabulan terhadap tiga bersaudara. Sehingga penyelidikan kasus itu diberhentikan untuk sementara sampai ditemukan bukti kuat.

"Tidak ada penetapan tersangka," ucap Zulpan.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala UPT P2TP2A Sulsel Meisy Papayungan juga membenarkan bahwa kasus ini sudah dihentikan 3 tahun lalu. "Di SP3 karena tidak cukup bukti. Berdasar hasil VeR anak dan visum psykiatry ibu/pelapor," ucap Meisy.

Meisy bilang, ibu ketiga anak tidak puas sehingga melapor ke P2TP2A Makassar. "Minta visum ulang/pembanding. Kami bersurat untuk menggelar perkara di Polda diikut P2TP2A Makassar, pihak LBH Makassar, dan konsorsium LSM peduli perempuan," imbuhnya.