LBH Makassar Sebut Penanganan Kasus Polisi Tembak Warga Berbelit-belit

Beberapa bulan berselang setelah peristiwa itu, keluarga Anjasmara didampingi LBH Makasar melaporkan kasus ini ke Polda Sulsel. Laporan Polisi tertuang dengan nomor: STTLP/275/IX/2020/SPKT Polda Sulsel. Kepolisian memulai penyelidikan dengan memeriksa empat saksi. Satu di antaranya pelapor yang tak lain adalah paman Aanjasmara.

Pada 24 September 2020, Divis Profesi dan Pengamanan Kepolisian (Propam) Polda Sulawesi Selatan menggelar sidang disiplin. Sebanyak 12 anggota pun disanksi karena dianggap melanggar prosedur dalam bertugas. Khaerul bilang, pihaknya telah bersurat ke Polda untuk meminta salinan putusan sidang disiplin namun tidak diberikan.

"Pihak Polda Sulsel mengarahkan untuk bersurat ke Propam Polres Pelabuhan, Kota Makassar. Alasannya, karena pihak Polda Sulsel hanya memfasilitasi tempat digelarnya sidang disiplin saat itu karena pelaksananya (sidang) dari Polres Pelabuhan," jelas Khaerul.

Karena tidak ada kejelasan dari pihak penyidik, LBH Makassar kemudian mengirimkan permintaan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) pada 16 Desember 2020. "Namun hingga saat ini Polda belum mengirimkan bahkan memberi respon atas permintaan tersebut," ucapnya.

Pada 24 November 2020, LBH pun kembali mengajukan permohonan penyelidikan ke Komnasham atas dugaan pelangaran HAM dalam kasus tersebut. Respons dari Komnasham baru diterima pada 27 januari 2021. "Via WA dan mengatakan bahwa mereka (Komnasham) telah bersurat perihal mempertanyakan perkembangan kasus ini," ujar Khaerul.

Khaerul melanjutkan, pada 22 Februari 2021, tim penasehat hukum kembali mengajukan permohonan dan desakan penanganan kasus kepada Kapolri, Kompolnas, Komisi III DPR-RI, dan Ombudsman RI. Hingga pada rentang waktu Oktober hingga November 2021, Kompolnas dan Ombudsman mengeluarkan surat yang berisi klarifikasi pihak Polda Sulsel.

"Intinya menyatakan bahwa laporan polisi nomor: LPB/275/IX/2020/SPKT Polda Sulsel telah selesai dan dihentikan dengan alasan bahwa korban (AB dan IM) telah mencabut keterangan awalnya dan orang tua AJ tidak merasa dirugikan lagi, sehingga pihak kepolisian menerapkan restorative justice," jelasnya.

Menurut LBH Makassar, rencana penghentian penyelidikan oleh Polda Sulsel dengan alasan penyelesaian kasus secara kekeluargaan atau yang diklaim sebagai pendekatan restorative justice adalah tindakan melawan hukum. "Perkara yang dilaporkan bukan delik aduan yang memungkinkan penghentian proses hukum dengan adanya pencabutan aduan oleh korban," tegas Khaerul.

Mengingat, keluarga korban bersama LBH melaporkan terduga pelaku atas dugaan pelanggaran Pasal 338 KUHPidana subsidiair 170 KUHPidana juncto Pasal 351 juncto Pasal 55 juncto Pasal 56 KUHPidana. LBH Makassar berharap, dengan struktur pejabat baru kepolisian di Sulsel, kasus ini bisa segera menemukan kejelasan.

Terpisah, pelaksana tugas Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulsel, AKBP Usman, enggan menanggapi lebih jauh kasus ini. Selain karena beralasan sibuk, baru beradaptasi dalam jabatannya, dan hanya bertanggung jawab sementara, dia menunggu arahan pimpinan. "Saya masih ada tamu dari Mabes (Polri)," singkat Usman.