LBH Makassar Resmi Laporkan Polisi yang Paksa Tahanan Oral Seks

Mirayati mengaku, sebelum melaporkan pidana TPKS yang diduga dilakukan Briptu SA, tim LBH Makassar dan keluarga korban sempat mendapat kendala karena pihak SPKT Polda Sulsel meminta untuk menghadirkan korban FM saat melapor.

"Korban ini kan statusnya tersangka narkoba, dan tidak boleh diwakili saat melapor, bisa LBH melapor tapi pengaduan. Jadi kita koordinasi dengan penyidik Subdit narkoba dan korban bisa keluar untuk melapor," terangnya.

Setelah melapor, pihak LBH Makassar juga sempat mengupayakan agar korban langsung ditempatkan ke rumah aman karena dinilai rentan mendapat intimidasi dan serangan.

"Sebenarnya kita fokus ke pemulihan korban, ditempatkan ke rumah aman dan tidak ditahan di Dit Tahti (sel Polda), tapi karena laporan baru dibuat maka penyidik PPA merasa belum punya wewenang," jelas Mirayati.

Menurut Mirayati, saat kasus ini diangkat di media, seharusnya penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sudah berupaya untuk melindungi korban.

"Sekalipun statusnya tersangka dan tahanan tapi posisinya dia juga kan korban, dan lokasi kejadian itu terjadi di ruang tahanan Polda Sulsel apalagi terduga pelakunya adalah polisi, minimal ada upaya," lanjut Mirayati.

Mirayati pun mengaku bingung dengan mekanisme dan prosedur di Polda Sulsel, terkait dengan tahanan perempuan yang jadi korban kekerasan seksual oleh polisi namun tidak bisa mengakses rumah aman usai dilapor.

"Kami juga belum tahu kasus ini ditangani PPA atau unit yang mana, karena tadi katanya menunggu disposisi. Kemungkinan besar ke unit PPA, tapi sejauh ini kami belum bisa memastikan nant seperti apa," tambahnya.