Kunjungan ke Luar Daerah, DPRD Sulsel Belum Bahas RAPBD 2020

Pekan lalu, Pemerintah Provinsi Sulsel telah mengajukan nota keuangan RAPBD tahun 2020 kepada DPRD. Dalam rancangan tersebut, target pendapatan daerah ditetapkan Rp10,46 triliun. Sedangkan anggaran belanja bernilai Rp10,79 triliun.

Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika mengatakan, dalam waktu dekat rancangan anggaran akan dibawa ke Badan Anggaran. Setelah itu, rancangan dibahas secara detail bersama instansi pemerintahan di tingkat komisi-komisi. 

"Insya Allah Senin depan (di komisi),” kata Ina. 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD dan gubernur wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat akhir 30 November, atau satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran baru. Hingga Senin (18/11), tersisa 12 hari jelang tenggat.

Ketua DPRD optimis RAPBD Sulsel bisa dibahas dan disetujui tepat waktu. Ina menyatakan para legislator akan memaksimalkan waktu yang tersisa. Pihaknya juga belum berencana meminta perpanjangan waktu kepada Kemendagri.  

"Insya Allah kita akan menggunakan waktu semaksimal mungkin. Kami pimpinan masih yakin kita akan selesai pembahasan melalui pembahasan di komisi komisi tepat waktu," ucap Ina.

Menurut UU 23/2014, anggota DPRD dan kepala daerah, dalam hal ini gubernur, terancam sanksi jika rancangan Perda tentang APBD tidak disetujui sebelum 30 November. Menurut Pasal 164 ayat (2), sanksi bersifat administratif, berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan termasuk gaji selama enam bulan.

Pada ayat (3) dijelaskan, sanksi tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD jika terlambatnya penetapan APBD disebabkan oleh kepala daerah yang telat menyampaikan RAPBD.

"Menurut peraturan 6 bulan tidak digaji. Tapi yang paling riskan adalah konsekuensi yang bisa diterima masyarakat dengan keterlambatan itu," ucap Wakil Ketua DPRD Sulsel Muzayyin Arif.