KPU: Warga Makassar Antusias Daftar Anggota PPK

KPU Makassar saat ini masih fokus menggelar seleksi PPK di 15 kecamatan. Pendaftarannya dibuka sejak 20 November sampai 16 Desember 2022. Dari total 683 pendaftar hingga hari kedua, Endang merinci; Tamalate 75, Rappocini 99, Tamalanrea 45, Sangkarrang 10, Biringkanaya 79, Ujung Pandang 11, Wajo 17, Ujung Tanah 22, Tallo 55, Mariso 37, Makassar 54, Bontoala 29, Manggala 64, Mamajang 25, dan Panakukkang 66 orang.

"Jadi update sampai hari ini ada 683 orang yang daftar, dan masih penerimaan berkas dan konsultasi di help desk," kata Endang.

Endang menjelaskan, keberadaan badan Adhoc dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan hal penting. Mereka, kata Endang, merupakan pionir dari kerja-kerja KPU karena langsung melayani pemilih di TPS, kelurahan, dan kecamatan.

"Tentunya keberadaan badan adhoc pada tingkat kecamatan dan kelurahan sangat penting untuk KPU Makassar," ujarnya.

KPU Makassar, kata Endang, membutuhkan anggota badan Adhoc selain PPK di 15 kecamatan. Yaitu, petugas PPK di 153 kelurahan sebanyak 459 orang dan kelompok Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 153 kelurahan sebanyak 459 orang, dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) untuk 4174 Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 29.218 orang.

Adapun masa kerja PPK dan PPS yaitu selama 15 bulan untuk Pemilu, dan 9 bulan untuk pemilihan, sedangkan masa kerja KPPS yaitu selama 1 bulan untuk Pemilu dan 1 bulan pula untuk Pemilihan.

Sebelumnya, KPU Makassar melaksanakan sosialisasi rekrutmen penyelenggara pada badan Adhoc dan Pengenalan penggunaan aplikasi SIAKBA Pemilu tahun 2024, Jumat (18/11/2022) di kantor KPU Makassar, Antang.

Pada kegiatan itu, KPU Makassar memaparkan soal persyaratan anggota PPK, PPS dan KPPS, antara lain; Warga Negara Indonesia, berusia paling rendah 17 tahun,  setia kepada Pancasila sebagai dasar negara Undang-Undang NRI tahun 1945 NKRI, berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS.

Kemudian, tidak menjadi anggota partai, mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, mampu secara jasmani rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, berpendidikan minimal SMA atau sederajat, dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Selain persyaratan dan jumlah yang dibutuhkan, dipaparkan pula besaran honor yang akan diterima oleh badan Adhoc yaitu, ketua PPK Rp 2.5 juta untuk Pemilu dan Pemilihan, anggota PPK sebesar Rp 2.2 juta untuk Pemilu dan Pemilihan, Sekretaris PPK sebesar Rp 1.850.000 untuk Pemilu dan Pemilihan, Anggota Sekretaris PPK Rp 1.3 juta untuk Pemilu dan Pemilihan.

Lalu, ketua PPS sebesar Rp 1.5 juta untuk Pemilu dan Pemilihan, Anggota PPS sebesar Rp 1.300.000 untuk Pemilu dan Pemilihan, Sekretaris PPS sebesar Rp 1.150.000 untuk Pemilu dan Pemilihan, Anggota Sekretaris PPS sebesar Rp 1.050.000 untuk Pemilu dan Pemilihan.

Kemudian Ketua KPPS Rp 1.2 juta untuk Pemilu dan Pemilihan, Anggota KPPS sebesar Rp 1.1 juta untuk Pemilu dan Pemilihan.