KPU Sulsel Usulkan Anggaran Pilgub Sulawesi Selatan Rp415 Miliar

18 Mei 2022, 17:20 WIB

Ilustrasi pemungutan suara atau pencoblosan (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

Makassar, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (KPU Sulsel) mengusulkan anggaran sebesar Rp415 miliar kepada pemerintah provinsi setempat, untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur (Pilgub) serentak tahun 2024.

Komisioner KPU Sulsel, Syarifuddin Jurdi, mengatakan usulan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut dengan pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

"Belum ditetapkan. Baru disampaikan ke Pemprov mau masuk pembahasan besok rencananya," kata Syarifuddin saat dihubungi IDN Times, Rabu (18/5/2022).

1. Usulan anggaran masih dibahas lebih lanjut

Ilustrasi anggaran (IDN Times/Arief Rahmat)

Syarifuddin mengatakan pihaknya telah bertemu dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Besaran kebutuhan dan usulan anggaran itu telah disampaikan kepada TAPD.

Saat pertemuan itu, KPU Sulsel belum menyerahkan proposal anggaran ke Pemprov Sulsel. Karena itu, kedua pihak akan menggelar pertemuan lanjutan guna membahas kebutuhan anggaran pilgub.

"Kalau tidak ada halangan, rencana pertemuannya besok di Kantor Gubernur," kata Syarifuddin.

2. Anggaran yang diusul lebih rendah dari sebelumnya

Ilustrasi Pemilu. (IDN Times/Mardya Shakti)

Besaran anggaran yang diusulkan KPU Sulsel untuk perhelatan Pilgub Sulsel 2024, kata Syarifuddin, lebih rendah dibandingkan anggaran Pilgub 2018 lalu yang sebesar Rp456 miliar. Menurutnya, banyak faktor yang mempengaruhi termasuk pembagian beban anggaran dari setiap kabupaten kota.

"Mungkin bisa lebih kurang lagi. Kan masih mau dibicarakan lagi," katanya.

3. Tak masukkan anggaran APD

ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

Syarifuddin menambahkan, besaran anggaran Rp415 miliar itu telah mencakup semua tahapan. Namun nilai itu tidak mencakup untuk APD (alat pelindung diri) mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemik COVID-19.

"APD kita keluarkan. Kita hitung APD-nya tapi masuk di anggaran Pemprov. Karena kita tidak tahu sampai kapan pandemik. Kalau misalnya bulan depan endemik kan tidak perlu ada anggaran APD. Tidak bisa juga kami pakai kalau akhirnya ada di kami," katanya.