KPU Makassar Sebut Pendaftar Panitia Pilkada Membludak

KPU Makassar membuka rekrutmen anggota PPK untuk Pilkada tahun 2020. Dibutuhkan 45 orang tenaga ad hoc, yang bakal ditempatkan di 15 kecamatan. Sebanyak lima orang petugas per kecamatan akan bekerja selama sepuluh bulan, dengan puncaknya pada pemungutan suara tanggal 23 September 2020.

Endang mengatakan, Pilkada Makassar menarik banyak perhatian masyarakat. Jumlah pendaftar yang membludak disebut menandakan tingginya antusias masyarakat untuk mengambil peran mengawal demokrasi.

“Hingga saat ini pendaftar yang mengembalikan berkas masih banyak berdatangan di Kantor KPU Makassar. Dengan jumlah pendaftar sebanyak itu, membuktikan bahwa warga masyarakat merespons positif dan antusias ingin terlibat dalam mengawal demokrasi di Kota Makassar,” kata Endang.

Rekrutmen calon anggota PPK dibuka untuk masyarakat umum. Syarat utamanya adalah warga negara Indonesia yang berusia minimal 17 tahun.

Pendaftaran seleksi PPK bakal dibuka pada 18-24 Januari 2020. Panitita penjaringan kemudian meneliti administrasi para pendaftar, sebelum menggelar seleksi tertulis dan wawancara.

“Sebagai bentuk transparansi dalam perekrutan PPK kali ini, maka seleksi tertulis akan diberlakukan metode berbasis komputer atau CAT. Tes CAT ini bertujuan untuk menguji pemahaman calon PPK terkait regulasi pemilihan,” Endang menerangkan.

Pada pemilihan kepala daerah tahun 2020, KPU Kota Makassar memprioritaskan perekrutan panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang paham dengan penguasaan teknologi informasi (IT). Calon yang gagap teknologi atau gaptek siap-siap tersisih.

KPU Makassar memutuskan menggunakan sistem perekrutan via online, setelah mengevaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019. Komisioner Romy Harminto menjelaskan, ada sejumlah alasan rekrutmen panitia ad hoc digelar via online. Di antaranya, mengacu pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Di situ disebutkan bahwa KPU diarahkan agar memanfaatkan penggunaan IT secara maksimal.

Di sisi lain, sistem online bakal memudahkan sistem pelaporan kepada KPU RI. Sebab nama-nama yang mendaftar sebagai calon tenaga ad hoc di Makassar, bakal disetorkan di pusat. Alasan lain, tentu pengalaman di Pemilu 2019 saat banyak petugas ad hoc yang dianggap gaptek. Romi menyebutkan, salah satu petugas PPK saat itu bahkan tidak bisa menggunakan perangkat lunak yang sifatnya sederhana.

“Yang lalu, ada anggota PPK, biar buka (Microsoft) Word tidak bisa. Jadi ini filter awal untuk menyaring. Kita harapkan yang melek IT, bukan hanya paham, tapi bisa mengoperasikan,” kata Romy.