KPU Makassar Godok Anggaran Pilkada 2020

16 Jun 2019, 16:07 WIB

(IDN Times/Arief Rahmat)

Makassar, IDN Times - KPU Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mulai merancang kebutuhan anggaran Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020. Kebutuhan anggaran bakal diajukan kepada Pemerintah Kota, untuk dialokasikan melalui dana hibah pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pelaksana Harian Sekretaris KPU Makassar Asrar Marlang mengatakan, draf anggaran Pilkada sedang diteliti oleh lima divisi. Dari sana akan terlihat daftar kebutuhan yang bakal dimasukkan ke dalam usulan anggaran kepada Pemerintah Kota.

"Senin rencananya kita finalisasi. Tapi nilainya belum bisa saya sebutkan," kata Asrar di Makassar, Minggu (16/6).

1. Anggaran kemungkinan lebih besar dibandingkan Pilkada 2018

Ilustrasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Pemilu 2019. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe

Sebelumnya, Asrar memperkirakan usulan anggaran Pilkada Makassar tahun 2020 bakal lebih besar dibadingkan anggaran di tahun 2018. Saat itu, Pemkot Makassar mengalokasikan dana hibah kepada KPU senilai Rp60 miliar lebih. Dengan mempertimbangkan satuan harga dan basis pemilih, kemungkinan anggaran mencapai Rp75 miliar.

Anggaran belanja akan digunakan untuk berbagai kebutuhan pada setiap tahapan Pilkada. Termasuk belanja logistik seperti surat suara, alat peraga kampanye, iklan, debat, serta item lain dengan asumsi sepuluh pasangan calon seperti pada Pilkada tahun 2013 lalu.

"Setelah fix di KPU Makassar baru diajukan ke Wali Kota," ucap Iqbal beberapa hari lalu.

2. Makassar genapkan 270 Pilkada serentak

Antara Foto/FB Anggoro

Pada tahun 2020, Pilkada rencananya digelar serentak pada 269 daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Namun masuknya Makassar membuat daftar penyelenggaraan Pilkada genap menjadi 270 daerah.

Pilkada Makassar di tahun 2018 lalu harus diulang karena tanpa pemenang. Saat itu pasangan calon tunggal Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi gagal memenangkan mayoritas dari suara sah. Untuk sementara Makassar dipimpin oleh Penjabat Wali Kota, hingga ada pemenang Pilkada tahun 2020.

3. Bawaslu usul anggaran Rp20 miliar

Kantor Bawaslu Makassar. IDN Times / Aan Pranata

Selain KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Makassar juga tengah menyusun kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Ketua Bawaslu Makassar Nursari menyebutkan kebutuhan anggaran kali ini sekitar Rp20 miliar.

Pada Pilkada 2018 lalu, Bawaslu dapat anggaran Rp13 miliar dari Pemkot Makassar serta tambahan Rp6 miliar lebih dari Pemprov Sulsel. Anggaran belanja bakal digunakan untuk membiayai pengawasan pada setiap tahapan Pilkada, terutama membayar tenaga pengawas ad-hoc.

Pada Pilkada lalu Bawaslu mengerahkan pengawas pada 2.670 tempat pemungutan suara (TPS). "Untuk sementara (saat ini) kami alokasikan (anggaran) untuk tiga ribu lebih TPS," kata Nursari.