KPU Makassar Akui Tak Semua TPS Jaga Protokol Kesehatan

12 Des 2020, 17:04 WIB

Pelanggar protkes pilkada di Sulsel. IDN Times/JaDI Sulsel

Makassar, IDN Times - KPU Kota Makassar merespons temuan pemantau berupa pelanggaran protokol kesehatan di TPS, pada hari pencoblosan pilkada, 9 Desember 2020 lalu. Pelanggaran antara lain pemilih tidak menggunakan masker serta membawa serta anak-anak ke dalam TPS.

Komisioner KPU Gunawan Mashar mengatakan, temuan dari lembaga pemantau jadi bahan evaluasi internal bagi penyelenggara.

"Saya kira itu adalah bagian dari kerja-kerja teman-teman tim pemantau. Pemantau juga kita butuhkan untuk kita bisa melakukan evaluasi. Saya justru berterima kasih," kata Gunawan kepada IDN Times, Sabtu (12/12/2020).

Sebelumnya diberitakan, Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sulawesi Selatan bersama Network For Indonesian Democratic Society Sulawesi Selatan (Netfid), menemukan sejumlah pelanggaran protokol kesehatan pada pemungutan suara Pilkada Serentak 2020.

Pengabaian terhadap protokol pencegaan COVID-19 banyak ditemukan pada tempat pemungutan suara (TPS) di Sulawesi Selatan, Rabu 9 Desember 2020 lalu.

1. Gunawan: penyelenggara bukan malaikat yang zero kesalahan

Komisioner KPU Makassar Gunawan Mashar. IDN Times/Asrhawi Muin

Gunawan memaklumi temuan yang dilakukan lembaga pemantau soal pelanggaran protokol kesehatan di TPS. Menurut dia, kejadian itu tidak terduga, meski telah diantisipasi sebelumnya. Petugas di lapangan bahkan telah diinstruksikan agar mengawasi dan menegur pemilih yang masuk ke TPS tanpa alat pelindung diri (APD).

Gunawan juga menyebut pelanggaran terjadi karena jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah 2.394 TPS yang tersebar di 15 kecamatan.

"Penyelenggara ini kan bukan malaikat yang zero kesalahan. Pasti ada-ada saja pelanggaran-pelanggaran, pasti ada-ada kesalahan-kesalahannya," ungkap Gunawan.

2. Secara umum, penyelenggaraan Pilkada Makassar dianggap lancar

Pelanggar protkes pilkada di Sulsel. IDN Times/JaDI Sulsel

Menurut Gunawan, meski banyak pelanggaran protkes ditemukan di lapangan, namun secara umum penyelenggaran Pilkada Makassar dianggap berjalan lancar.

Gunawan mengapresiasi temuan lembaga pemantau pilkada, dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi.

"Saya kira, arifnya adalah kita lihat sejauh mana misalnya kesalahan-kesalahan ini yang kemudian berpengaruh kepada hasil pemilu secara umum," ucap Gunawan.

3. Hasil Pilkada Makassar direkap di tingkat kecamatan

Ilustrasi pilkada serentak. IDN Times/Mardya Shakti

Saat ini Pilkada Makassar sedang dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Tahapan itu berlangsung sejak 11 Jumat, 11 Desember 2020.

Pada tahapan tersebut, Panitia Pemungutan Suara (PPS) melaporkan hasil penghitungan suara dari semua TPS di wilayahnya, kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Di Makassar terdapat 2.394 TPS yang tersebar di 153 kelurahan.

“Sesuai tahapan pilkada serentak, rekapitulasi di tingkat kecamatan dimulai hari ini hingga paling lambat 14 Desember. Setelah itu dilanjutkan dengan rekapitulasi tingkat kota,” kata Gunawan.

Gunawan menerangkan, KPU mengagendakan rekapitulasi suara tingkat kota pada 14-17 Desember 2020. Pada tahapan itu, KPU sekaligus menggelar rapat pleno penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih.

KPU Makassar menargetkan rekapitulasi berlangsung sesuai jadwal, baik di tingkat kecamatan maupun kota.

“Dibandingkan Pemilu 2019, rekap Pilkada Makassar relatif makan waktu yang lebih sedikit karena cuma satu jenis pemilihan,” ucapnya.