KPPU Hentikan Laporan Dugaan Monopoli Usaha Tambang Pasir Laut Sulsel

Edy menjelaskan, Koalisi Selamatkan Laut Indonesia melampirkan bukti-bukti permulaan dalam laporan yang dilayangkan ke KPPU. Antara lain, dokumen dari Kementerian Hukum dan HAM yang menunjukkan ada dua orang nama yang memegang jabatan penting di dalam dua perusahaan berbeda.

Menurut Edy, seluruh syarat laporan ke KPPU telah dipenuhi. Syarat itu, kata Edy, tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, tentang monopoli pasar dan praktik persaingan usaha tidak sehat.

"Nanti kurang lebih 4 bulan, di bulan Januari 2021 baru kita menerima undangan klarifikasi untuk memperjelas materi-materi yang kita adukan ke KPPU," ungkap Edy.

Beberapa pekan setelah diklarifikasi, pihak koalisi kemudian berupaya mempertanyakan perkembangan laporan tersebut ke KPPU. "Apakah masih di tahap klarifikasi, apakah penyelidikan atau pemeriksaan pendahuluan atau sudah sampai pemeriksaan lanjutan. Itu yang yang tidak pernah kita tahu dari KPPU," ujar Edy.

Lebih lanjut kata Edy, informasi penghentian laporan diterimanya pada 26 Juni 2021 lalu. Edy menyebut, laporan itu dihentikan oleh KPPU karena dokumen atau berkas laporan tidak memenuhi syarat alat bukti. "Nah ini yang kami sesalkan karena KPPU tidak transparan dalam menangani perkara," ungkap Edy.

Menurut Edy, dalih KPPU itu bertentangan dengan pasal 6 ayat 4 dalam peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019. Di dalamnya diatur lima poin alat bukti yang dilampirkan pelapor. Yakni saksi, keterangan ahli, bukti dokumen, petunjuk, dan keterangan terlapor.

Koalisi menganggap bahwa KPPU tidak profesional dalam menangani perkara yang mereka laporkan terkait dugaan monopoli usaha dalam proyek tambang pasir laut di Sulsel. "Ini tidak ada penyampaian di awal berkas apa yang mesti kami lengkapi," imbuh Edy.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulsel Muhammad Al Amin mengungkapkan, dua perusahaan yang dilaporkan adalah perusahaan yang terlibat dalam penambangan pasir di wilayah perairan Sangkarrang Makassar. Penambangan itu untuk kepentingan proyek pembangunan Makassar New Port (MNP).

Amin mengatakan, lokasi penambangan pasir telah masuk dalam wilayah tangkap nelayan di Pulau Kodingareng. Ribuan nelayan, perempuan, dan anak di pulau itu merasakan dampak buruk karena sumber kehidupan mereka dirusak oleh tambang pasir.

"Sampai sekarang kan belum ada kejelasan penghentiannya," ujar Amin dalam konferensi pers yang sama.

Ke depan lanjut Amin, Koalisi Selamatkan Laut Indonesia akan kembali bersurat ke KPPU untuk segera melakukan gelar perkara sekaligus uji materil mengenai bukti laporan yang dilayangkan pihaknya.

Terpisah, Kepala KPPU Kanwil VI Makassar Hilman Pujana menjelaskan, penghentian perkara mengenai laporan koalisi dalam dugaan monopoli usaha, sudah sesuai dengan prosedur.

"Proses pengumpulan alat bukti, proses klarifikasi telah kita jalankan, tapi pada kesimpulan (penghentian) itu kan tentunya sudah dilakukan oleh tim dan dilaporkan ke pimpinan juga. Penghentian ini tidak serta merta dilakukan tapi intinya sesuai dengan proses dan prosedur yang ada," katanya saat dikonfirmasi.