KPK Tahan 4 Pegawai BPK Sulsel, Ini Perannya

Alex merangkan empat tersangka penerima suap serta perannya. Mereka masing-masing, Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Tenggara atau Mantan Kasuauditorat Sulsel I BPK Perwakilan Provinsi Sulsel, Andy Sonny (AS), Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Sulsel, Yohanes Binur Haryanto Manik (YBHM).

Kemudian, mantan Pemeriksa Pertama BPK Perwakilan Provinsi Sulsel atau Kasubbag Humas dan Tata Usaha BPK Perwakilan Provinsi Sulsel, Wahid Ikhsan Wahyudin (WIW), dan Pemeriksa pada Perwakilan BPK Provinsi Sulsel atau Staf Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulsel Gilang Gumilar (GG).

Alex memaparkan pemberian suap dari Sekretariat Dinas PUPR Prov Sulsel, Edy Rahmat, kepada perwakilan BPK untuk merekayasa temuan BPK Perwakilan Provinsi Sulsel yang salah satu tim pemeriksa adalah Yohanes agar tidak dilakukan pemeriksaan pada beberapa item pekerjaan di PUTR, sehingga hasil temuan menjadi tidak ada.

"Adapun item temuan dari YBHM dan antara lain adanya beberapa proyek pekerjaan yang nilai pagu anggarannya diduga di-markup dan hasil pekerjaan juga diduga tidak sesuai dengan kontrak," kata dia.

Dalam proses pemeriksaan ini, Edy melakukan koordinasi dengan Gilang yang dianggap berpengalaman dalam mengondisikan temuan item pemeriksaan, termasuk teknis penyerahan uang untuk tim pemeriksa.

"GG kemudian menyampaikan keinginannya ER tersebut pada YBHM, dan selanjutnya YBHM diduga bersedia memenuhi keinginan ER dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang dengan istilah 'dana partisipasi',” kata Alex.

Untuk memenuhi permintaan Yohanes, Edy diduga sempat meminta saran pada Wahid dan Gilang, terkait sumber uang yaitu dapat dimintakan dari para kontraktor yang menjadi pemenang proyek pada tahun anggaran 2020.

"Diduga besaran 'dana partisipasi' yang dimintakan 1 persen dari nilai proyek dan dari keseluruhan 'dana partisipasi' yang terkumpul nantinya ER akan mendapatkan 10 persen," kata Alex.

"Adapun uang yang diduga diterima secara bertahap oleh YBHM, WIW dan GG dengan keseluruhan sejumlah sekitar Rp2,8 miliar, dan AS turut diduga mendapatkan bagian Rp100 juta yang digunakan untuk mengurus kenaikan jabatan menjadi kepala BPK Perwakilan. Sedangkan, ER juga mendapatkan jatah sejumlah sekitar Rp324 juta," imbuhnya.