KPK Periksa Tujuh PNS Pemprov Sulsel di Makassar

Tujuh PNS yang dipanggil, masing-masing bernama Herman Parudani, Ansar, Hizar, Suhasril. Berikutnya, A Yusril Mallombasang, ASirah Massinai, dan Astrid Amirullah.

Pemeriksaan saksi berlangsung sejak Jumat pagi di Kantor Polda Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar.

Pada Senin 8 Maret 2021, penyidik KPK memeriksa kembali Nurdin Abdullah dalam kapasitas tersangka. Nurdin dicecar soal persetujuan pengerjaan beberapa proyek dan penerimaan sejumlah uang.

"Tim penyidik KPK menggali pengetahuan para tersangka tersebut diantaranya terkait dugaan pengerjaan beberapa proyek oleh tersangka AS yang sebelumnya telah disetujui oleh tersangka NA melalui tersangka ER," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

"Dikonfirmasi pula terkait teknis penyerahan sejumlah uang berupa 'fee' yang diduga diberikan untuk tersangka NA oleh tersangka AS melalui tersangka ER," ungkap Ali.

Nurdin dan Edy sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pemberi, Agung disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai. Bukti hasil penggeledahan di empat lokasi antara lain berupa uang sekitar Rp3,5 miliar dengan rincian Rp1,4 miliar, 10 ribu dolar AS, dan 190 ribu dolar Singapura.