Kontraktor Gedung Kejari Makassar Terdakwa Penipuan Tempuh Banding

Arham menyatakan saat ini pihaknya tengah mengupayakan jalan banding di Pengadilan Tinggi Makassar. Sebab menurutnya, banyak kejanggalan pada proses hukum yang dijalaninya. “Kalau sudah banding saya akan kasasi ke Mahkamah Agung lagi. Saya akan terus menuntut keadilan,” ujarnya.

“Saya masih meyakini, kalau kasus saya ini bukan pidana tetapi perdata. Kan, saya meminjam uang karena proyek saya ada. Itu kalau saya minjam duit baru proyek saya tidak ada. Baru penipuan. Saya juga sudah bayar utang saya,” tambah Arham.

Arham sendiri dijatuhkan vonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor perkara 1390/Pid.B/2023/PN Mks dengan penuntut umum Andi Pubrianti Samad.

Arham menceritakan, pengerjaan proyek gedung berlantai enam itu menemui kendala  pada tahap perencanaan proyek karena terdapat ketidakseimbangan antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan gambar perencanaan.

"Di gambar itu anggarannya untuk pemancangan hanya 50 titik, ternyata di gambar 62 titik, berarti 12 titik tidak ada anggarannya. Sementara yang dianggarkan saat itu Rp33 miliar. Bengkak sampai Rp42 miliar. Tukang ini juga kerjanya 24 jam. Kontrak saya hanya 7 bulan mulai 4 Juni sampai 28 Desember 2021," ungkapnya.

Atas dasar menjaga kepercayaan kolega, Arham tetap melanjutkan proyek tersebut. Untuk menutupi kekurangan material dan upah pekerja, Arham mengaku terpaksa meminjam uang dengan menggadaikan dua mobil miliknya ke Nursafri melalui perantara Jufri.

"Pada saat saya mau minjam ke pelapor ini awalnya saya gadaikan mobil dua (Mitsubishi) Pajero dan (Honda) CRV. Saya pinjam Rp300 juta, nanti kembali Rp350 juta, pokoknya bunganya 10 persen," ungkapnya.

“Terus saya bayar itu sebulan kemudian. Selang berapa bulan dia (Jufri) tawari saya lagi pinjaman. sebesar Rp1,1 miliar dengan bunga 10 persen. Karena dia bilang nanti pencairan proyek baru saya bayar,” tambah Arham.

Naasnya tanggal pencairan proyek 31 Desember, Arham masih merugi. “Tagihan saya (ke Kejari) saat itu 11 miliar, tapi karena menyeberang tahun dan saya tidak mau komplain, pada saat mau pencairan saya didenda, dipotong Rp800 juta, padahal bukan kesalahan saya. Saya terima itu Rp8 miliar, utang saya di luar material dan lain-lain kurang lebih 12 miliar, berarti mines," jelasnya.

Arham makin buntung, ketika dua rekening Bank Sulselbar atas nama perusahaannya PT Pilar Cadas Nasional masuk Daftar Hitam Nasional (DHN). “Soal cek kosong itu saya sudah tanya jangan dicairkan karena itu tidak ada dananya. Gara-gara dipaksa dicairkan itu saya masuk DHN,” imbuhnya.

Menurut Arham pencairan cek di dua rekening perusahaannya sebagai muslihat agar dirinya bisa terjerat pidana. “Kalau pidana itukan harus ada dua alat bukti dia (Nursafri) bikinlah pencairan kosong ditambah lagi Rp1,1 miliar kosong juga. Di situlah saya terkena (pidana). Ditambah lagi dia bikin kuitansi sendiri. Begitu permainannya,” jelasnya.

Meski begitu, Arham mengaku akan mengupayakan keadilan atas perkara yang dihadapi. “Saya berharap hakim dan jaksa ini punya pemikiran yang benar-benar netral. Itukan pidananya tidak ada. Saya memang mau dikasih malu sama itu (Nursafri) orang,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, pembangunan gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar di Jalan Amanagappa, Kecamatan Ujung Pandang menyisakan masalah bagi Nursafri Rachman.

Dia mengaku tertipu oleh kontraktor pelaksana proyek tersebut yakni Arham Rahim. “Saya ditipu Rp1,5 miliar katanya untuk penambahan dana pembangunan Kantor Kejari Makassar,” kata Nursafri kepada jurnalis di salah satu Kedai Kopi di Makasaar, Kamis (13/06/2024).

Pemilik showroom mobil di Makassar ini menjelaskan, perkara piutang telah sampai ke tahap pengadilan. Arham telah berstatus terdakwa yang dijatuhkan vonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor perkara 1390/Pid.B/2023/PN Mks oleh penuntut umum Andi Pubrianti Samad. Yang mana, perkara itu disidik oleh Polda Sulsel dengan kasus penipuan dan penggelapan.

“Tapi, Arham Rahim tidak ditahan karena masih pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar. Padahal, saya berharap pihak Kejaksaan segera menindaklanjuti dan menahan orang ini. Karena pada saat penyidikan di Polda dia tidak kooperatif dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO)," ungkap Nursafri.