Kontestasi Pilkada Makassar 2024 Bakal Lebih Dinamis Tanpa Petahana

Meski begitu, tidak adanya petahana pada Pilwali Makasaar juga tidak menjamin perhelatannya akan lebih fair atau terbuka. Menurut Sukri, fair atau tidaknya akan bergantung pada bagaimana sistem bekerja. 

"Ada atau tidak petahana, kalau sistem yang bekerja memang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai jurdil (jujur dan adil) itu saya kira tidak akan berlangsung dengan baik," kata Sukri.

Namun ketika kontestasi ini benar-benar menjunjung tinggi Pilkada jurdil, maka Sukri menilai Pilwali Makassar akan berlangsung dengan baik. Sebab menurutnya, kekhawatiran yang muncul ketika ada kandidat petahana biasanya ada pemanfaatan fasilitas negara, pelibatan ASN dan seterusnya yang biasanya dianggap sebagai 'kecurangan' oleh petahana. 

"Tapi kecurangan-kecurangan pemilu kan tidak hanya di situ. Ada banyak sekali bentuk kecurangan misalnya money politic yang bisa dilakukan petahana maupun non petahana atau kemudian pelanggaran kampanye atau sosialisasi dan seterusnya," kata Sukri.

Sukri juga menjelaskan wajah-wajah baru yang mengembalikan formulir pendaftaran dalam penjaringan parpol itu sebenarnya bukan wajah yang baru-baru amat. Apabila melihat latar belakangnya, mereka bukan orang yang baru dalam politik dan pemerintahan. 

Menurut Sukri, kehadiran wajah-wajah baru ini cukup baik karena menghadirkan lebih banyak alternatif pilihan. Sayangnya, tidak ada kandidat independen yang berarti semua kandidat harus maju lewat parpol. 

"Artinya, kandidat-kandiat yang bermunculan ini harus betul-betul menjadi orang yang dianggap pantas untuk diajukan oleh parpol," kata Sukri.

Kemudian, kondisi di Makassar ini tidak ada partai yang bisa mengajukan sendiri melainkan harus berkoalisi. Karena tidak ada petahana maka peluang bagi figur-figur tersebut cukup besar. Mereka masing-masing mempunyai peluang yang sama untuk diusung parpol karena tidak ada yang jalan lebih dulu.

"Maka kemudian, tentu para kandidat ini mencoba untuk mensosialisasikan diri. Mereka tahu betul bahwa konsekuensinya pada akhirnya kan penentunya adalah partai politik. Partai politik tentu akan terbatas, akan mengerucut pilihannya," kata Sukri.

Walau tokoh-tokoh tersebut terbilang bukan wajah baru dalam ranah politik dan pemerintahan, namun mereka tetap harus mampu membangun branding. Sukri mengatakan bahwa mereka harus membangun popularitas meskipun telah pernah berinteraksi dengan masyarakat.

Indira misalnya, meskipun baru terjun di politik tapi dia adalah istri Danny Pomanto. Ada juga Irwan Adnan yang meskipun baru terjun ke kontestasi Pilwali tapi dia memiliki pengalaman sebagai birokrat Pemkot Makassar sebagai eks Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Begitu pun dengan Abdul Rahman Bando yang punya pengalaman sebagai eks Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Abdul Rahman Bando juga pernah ikut kontestasi Pilwali Makassar pada 2020 lalu. Demikian juga dengan Munafri Arifuddin yang maju Pilwali Makassar 2020 dan 2018 lalu. Sementara Andi Seto merupakan eks Bupati Sinjai yang berarti punya pengalaman di Pilkada juga.

"Jadi yang ada dalam konteks ini adalah bagaimana memanfaatkan popularitas itu karena nama-nama yang muncul ini kan meskipun beda-beda latar belakang, mereka punya basis popularitas sendiri-sendiri," kata Sukri.