Kodam Hasanuddin Masih Koordinasi Jadwal TNI Jaga Kejaksaan

14 Mei 2025, 16:04 WIB

Darsil Yahya Mustari

Gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel di Kota Makassar. IDN Times Sulsel

Intinya sih...

Kejaksaan tingkat provinsi akan dijaga 30 prajurit TNI dari Satpur dan Satbanpur
Kodam XIV/Hasanuddin berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk pelaksanaan pengamanan
Pihak Kejaksaan membenarkan belum ada personel TNI yang berjaga di lingkungan kantor mereka

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Makassar, IDN Times – Kodam XIV/Hasanuddin masih berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk pelaksanaan pengamanan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) oleh prajurit TNI.

Langkah ini menyusul instruksi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST/1192/2025 tertanggal 6 Mei 2025.

Kapendam Kodam XIV/ Hasanuddin, Kolonel Arm Gatot Awan Febrianto, mengatakan, pelaksanaan perintah KSAD tersebut masih dalam tahap koordinasi antara Kodam dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

“Masih berproses di daerah, nanti akan ada koordinasi antara Kodam dan Kejaksaan Tinggi terkait pelaksanaan MoU kerja sama TNI dan Kejaksaan," ujar Awan kepada IDN Times, Rabu (14/5/2025).

1. TNI siap laksanakan instruksi

Kodam XIV/Hasanuddin membongkar sindikat penipu online atau passobis yang beroperasi di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. (Dok. Istimewa)

Awan juga mengatakan, koordinasi antar satuan di daerah masih terus berjalan untuk mendukung pelaksanaan pengamanan. Ia menyebut siap melaksanakan segala instruksi yang dikeluarkan oleh pimpinan TNI.

"Kami akan laksanakan apa yang sudah menjadi perintah dari pimpinan TNI," ucapnya.

2. Kejaksaan akui belum ada pengamanan dari prajurit TNI

Gedung Kejati Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. IDN Times

Sementara itu, pihak Kejaksaan membenarkan bahwa sampai saat ini belum ada personel TNI yang berjaga di lingkungan kantor mereka. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, menyatakan bahwa belum ada pergerakan personel TNI di kantornya.

“Sampai hari ini belum ada pengamanan dari TNI,” kata Soetarmi singkat

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar, Andi Alamsyah. “Belum ada,” kata Andi saat dikonfirmasi mengenai penjagaan dari aparat TNI.

3. Penugasan berlaku nasional dan bersifat bergilir

KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak tegaskan Seskab Teddy tak perlu mundur dari TNI aktif. (IDN Times/Amir Faisol)

Dalam surat telegram Jenderal Maruli Simanjuntak, disebutkan bahwa personel yang dikerahkan berasal dari satuan tempur (Satpur) dan satuan bantuan tempur (Satbanpur) yang berada di wilayah masing-masing.

TNI menginstruksikan untuk menempatkan 1 Satuan Setingkat Peleton (SST) atau sekitar 30 orang prajurit di tiap Kejati provinsi, dan 1 regu atau 10 personel di tiap Kejari kabupaten/kota.

Penugasan ini bersifat bergilir setiap bulan dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
Jika satuan TNI AD setempat tidak mencukupi, maka satuan dari TNI AL dan TNI AU dapat dilibatkan sesuai dengan koordinasi lintas matra.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.