Ketua Bawaslu Sulsel: Tekanan Politik Pengaruhi Pengambilan Keputusan

Mardiana, eks Komisioner KPU Sulsel periode 2013-2018 ini, juga menyebutkan soal penyamaan persepsi terkait penanganan kasus perkara yang ditekankan oleh Mahfud MD saat memberian arahan.

"Soalnya dalam politik uang, kategori terstruktur, sistematis dan massif, sering kali memang tidak bisa menjadi bulat keputusannya di tingkat perspektif jaksa, polisi, dan juga Bawaslu, ya," terang Mardiana.

Mardiana menyatakan saat ini sudah masuk dalam tahapan Pemilu, tapi terkait potensi pelanggaran pidana itu tidak hanya terjadi pada saat kampanye namun juga dalam tahapan saat ini.

"Kalau bicara tentang tindak pidana (Pemilu) itu bisa berpotensi di proses pemutakhiran data pemilih. Misal ketika ada penyelenggara tidak akomodir pemilih yang bersyarat, itu ada potensi pidana," bebernya.

"Tapi sejauh ini proses pemutakhiran terakomodir dalam DPT. Ini lagi kita perhatikan di pencalonan, misal ada dokumen yang diduga masih diragukan keabsahannya, itu bisa jadi potensi palsu. Maka itu yang kemudian harus diinvestigasi Bawaslu," lanjut Mardiana.

Selain itu, Mardiana juga menjelaskan soal temuan Bawaslu Sulsel terkait dengan anggota TNI Polri yang maju dalam kontestasi calon legislatif (caleg), karena dalam berkas tidak ada surat pengunduran diri.

"Memang ada kita temukan bahwa di beberapa daerah ada TNI Polri yang maju sebagai caleg tapi belum selesai pengajuannya. Tapi yang ditunggu persyaratannya soal surat pernyataan pengunduran diri," jelasnya.