Kesaksian Wali Kota Makassar Jadi Dasar Hakim Vonis Haris Yasin Limpo

Dalam sidang putusan ini, Majelis Hakim PN Makassar menjatuhkan vonis hukuman kepada dua terdakwa yakni HYL dan Irawan Abadi. Mereka masing-masing divonis pidana 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp200 juta.

Walaupun berkas dawaan dua terdakwa terpisah, tapi Majelis Hakim memakai dakwaan primair yakni Pasal 3 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Sebagaimana lanjut Hakim, diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

"Satu, menyatakan saudara terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang dalam dakwaan primair. Dua membebaskan terdakwa oleh karena dakwaan primair tersebut," terang Hendri Tobing.

"Tiga, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsideir. Empat, menjatuhkan pidana penjara 2 tahun 6 bulan," lanjutnya.

Kemudian, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman kedua terdakwa itu untuk membayar uang pengganti. Tapi dalam dua sidang yang digelar dalam waktu terpisah ini, HYL divonis bayar Rp1 miliar lebih. Sedangkan IA Rp900 juta lebih.

"Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan, maka harta benda saudara terdakwa akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut," Hendri menjelaskan.

Setelah sidang dengan agenda pembacaan vonis atau putusan ini, Majelis Hakim PN Makassar memberikan waktu 7 hari kepada jaksa penuntut umum dan penasehat hukum kedua terdakwa untuk melakukan upaya hukum lanjutan.

"Jadi kami sampaikan, kepada para pihak baik penuntut umum maupun penasehat hukum mempunyai hak melakukan upaya hukum, apakah menerima atau menolak putusan. Dan sebelum mengambil sikap agar berkonsultasi," tambah Hendri.