Kepemilikan Lahan Masjid Al-Markaz Al Islami Makassar Digugat

Basri menjelaskan, penggugat mengklaim bahwa 7,2 hektare lahan yang di atasnya berdiri bangunan masjid adalah milik mereka, bukan milik Pemprov Sulsel. Penggugat bahkan telah kalah pada tingkat kasasi dan perkara kepemilikan dimenangkan Pemprov Sulsel pada September 2021.

Namun, pihak yayasan mendapat informasi bahwa penggugat berencana mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada tahun ini. "Kami tinggal menunggu sikap dari pemerintah provinsi saja untuk bisa melakukan upaya-upaya hukum," ungkap mantan Rektor Unhas tahun 1989-1997 ini.

Basri mengatakan, kasus ini telah mencuat sejak dirinya masih menjabat sebagai rektor Universitas Hasanuddin. "Sejak Unhas mengosongkan ini lahan ini, banyak mata yang mengintip ini untuk bisa diambil (komersialisasi). Makanya kami heran juga kenapa seperti ini lagi," ungkap Basri.

Total lahan milik Pemprov Sulsel ini seluas 32 hektare. Separuh di antaranya pernah berdiri sarana pendidikan termasuk kampus Unhas. Sebelum kasus gugatan muncul kembali, sebagian lahan rencananya akan dikelola yayasan melalui izin pemprov.

"Sarana pusat pendidikan internasional, mestinya tahun lalu (dibangun). Jadi setelah ada kasus ini pasti terhambat pembangunannya karena pemprov yang pemegang sertifikat itu tidak bisa berbuat apa-apa di dalam gugatannya," ujar Basri.

Basri berharap, pihak Pemprov Sulsel bisa mengambil langkah tegas agar perkara gugatan lahan Masjid Al Markaz Al Islami Makassar bisa mendapat kejelasan. Meski begitu, lanjut Basri, seluruh aktivitas di dalam dan luar area masjid tetap berjalan seperti biasa. "Kita menunggu saja kepastiannya ke depan seperti apa," harapnya.

Di sisi lain, Basri mendukung upaya pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional dan Pemprov Sulsel untuk mengamankan semua aset milik negara. "Dan juga instruksi yang sudah dikeluarkan oleh Presiden Jokowi untuk membasmi mafia tanah yang sangat menganggu," harapnya.