Kementerian PUPR Turunkan Tim Kaji Abrasi Pantai Amurang

02 Jul 2022, 18:10 WIB

Atap bangunan yang hanyut terbawa ombak pasca abrasi di pesisir Amurang, Minahasa Selatan, Rabu (15/6/2022). IDNTimes/Istimewa

Makassar, IDN Times - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menerjunkan tim untuk meneliti bencana abrasi di Pantai Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, yang terjadi pada 15 Juni 2022.

Direktur Jenderal SDA Kementerian PUPR Jarot Widyoko mengatakan, tim dari Balai Teknik Pantai dikerahkan dalam rangka penanganan berupa pengendalian potensi terjadi longsoran ikutan. Selain itu, untuk memproteksi abrasi tebing bekas longsoran saat gelombang tinggi.

"Terjadinya bencana abrasi di Pantai Amurang dikarenakan kondisi tanah yang ada di sekitaran lokasi bencana merupakan tanah endapan. Jadi area di sekitar aliran sungai ini adalah tanah lunak dari timbunan sedimen yang bukan merupakan tanah keras tapi sedimen kiriman dari hulu Gunung Soputan,” kata Jarot Widyoko dalam keterangan persnya, Sabtu (2/7/2022).

1. Dikhawatirkan terjadi longsor susulan di pesisir

Foto udara dampak abrasi pesisir Amurang, Minahasa Selatan, Rabu (15/6/2022). Dok. BASARNAS Manado

Jarot mengatakan, penanganan juga berupa investigasi kawasan berupa bathimetri, geoteknik, uji geolistrik, relokasi penduduk pada area bencana dan zona bahaya, serta penataan kawasan.

Dengan melihat kondisi sedimentasi di lokasi bencana, dikhawatirkan akan terjadi longsor lagi.

"Melihat situasi seperti ini untuk mengamankan lokasi pesisir pantai agak pesimistis. Memang warga sekitar lokasi bencana harus direlokasi selain itu ada upaya untuk memiringkan tebing laut untuk meminimalkan longsorannya," kata Jarot Widyoko.

2. Penduduk terdampak abrasi direlokasi ke tempat aman

Posko pengungsian warga terdampak abrasi di Pantai Amurang, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. (Dok. Pemkab Minsel)

Pemerintah berencana merelokasi rumah penduduk di sekitar lokasi abrasi di pesisir Amurang. Direncanakan pembangunan 127 unit rumah dan kemungkinan akan bertambah.

Bancana alam abrasi di Pantai Amurang yang terjadi pada Rabu 15 Juni 2022, mengakibatkan runtuhnya jembatan Ranowangko sepanjang 72 meter yang jadi penghubung Pantai Boulevard. Dilaporkan 34 rumah hilang amblas ke laut, 11 rumah rusak berat, 49 rumah terancam, 15 rumah beresiko tinggi, dan satu unit sekolah rusak.

"Kami berharap ada finalisasi data dari Kabupaten Minahasa Selatan seberapa banyak warga yang akan direlokasi, baik yang sudah tidak memiliki hunian maupun yang menetap pada zona berbahaya," kata Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Sulawesi I, Recky Walter Lahope.

Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Utara Ditjen Cipta Karya, juga melaksanakan upaya tanggap darurat dengan mengerahkan sebanyak 3 unit mobil tangki, 2 unit tangki hidran umum, 8 unit toilet portable, dan personel lapangan untuk memastikan ketersediaan air bersih di pengungsian.

3. Pakar lintas ilmu kaji penyebab abrasi

Bangunan rumah warga yang amblas akibat fenomena abrasi di pesisir Pantai Boulevard, Kecamatan Kepulauan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (15/6). (BPBD Kabupaten Minahasa Selatan)

Para pakar lintas disiplin ilmu tengah mengkaji penyebab bencana abrasi di pesisir Amurang, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, beberapa waktu lalu. Bencana itu mengakibatkan puluhan rumah, jalan, hingga jembatan tersapu gelombang laut.

"Kami masih menunggu apa rekomendasi yang diberikan para pakar setelah mereka turun melakukan kajian," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Minahasa Selatan, Thorie R Joseph dikutip dari Antara, Sabtu (25/6/2022).

Thorie mengungkapkan, tim pakar tersebut terdiri dari ahli geologi, Balai Wilayah Sungai (BWS), wakil dari Universitas Sam Ratulangi serta tim terkait lainnya.

Tim pakar yang akan turun pada pekan depan, nantinya akan mengungkap penyebab bencana di kabupaten tersebut. Rekomendasi tim nantinya juga akan memberikan jawaban apakah wilayah tersebut masih layak huni atau tidak.