Kemenkumham Sulsel Mulai Telusuri Dugaan Pungli di Dua Lapas

Diberitakan sebelumnya, informasi yang beredar menyebutkan ada oknum pegawai Lapas di Sulsel bebaskan warga binaanya setelah membayar sebesar Rp15 juta.

Jumlah Rp15 juta itu tertulis pada sebuah kuitansi. Kata Suprapto, bukti kuitansi itu tidak jelas karena tidak ada nama pemberi dan juga penerimanya.

"Bukti itu tidak jelas juga, itu tidak ada. kuintasi itu tidak ada kekuatan dasar hukum, karena yang menerima siapa yang ngasih itu siapa, tertulis angkanya, disebut orang terima. yang ngasih tidak ada," tegasnya.

"Jadi itu (bukti kuitansi) tidak kuat, kita khawatir juga memang ada orangtuanya, orangtua mana, supaya kita periksa agar kita tahu, supaya tidak jadi macam fitnah, saksinya siapa, tidak ada," lanjut Suprapto.

Untuk memastikan kuitansi bertuliskan nilai bebas dari Lapas Rp 15 juta itu benar atau tidak, maka Kemenkumham pun menunjuk lima orang untuk turun ke kedua Lapas untuk memeriksa langsung.

"Lima orang memeriksa ke sana, rangkainya mungkin sudah memeriksa karena timnya kan sudah dibuat, tim kayaknya melakukan pemeriksaan, kemungkinan mencari tahu kebenaranya itu (kuitansi)," jelas Suprapto.

Suprapto tidak menampik bahwa memang ada salah satu pegawai Lapas yang disebut. "Nah itu kita curigai dan kita akan periksa," terangnya.

Sebelumnya, akibat dugaan pungli tersebut dua Kalapas yakni Kalapas Takalar dan Kalapas Parepare langsung dinonaktifkan untuk pemeriksaan tim Kemenkumham Sulsel.

"Dibebastugaskan, kami panggil Kalapas dan saya meminta memberi penjelasan, Kalapas bilang mereka sudah tidak ada lagi pungutan," ungkap Suprapto sebelumnya.

"Dinonaktifkan sejak hari ini (senin) sampai selesai pemeriksaan keduanya," lanjutnya.