Kemenko Marves Janjikan Insentif Kendaraan Listrik di Makassar

03 Nov 2023, 15:21 WIB

Rachmat Kaimuddin memberi keterangan kepada jurnalis di Makassar, Jumat (3/11/2023). IDN Times/Dahrul Amri Lobubun

Makassar, IDN Times - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), mulai menyosialisasi pemakaian kendaraan listrik di Kota Makassar, pada Jumat (3/11/2023).

Namun, penggunaan kendaraan listrik dipertanyakan mengingat kondisi kelistrikan di Makassar yang tidak stabil karena kerap terjadi pemadaman listrik di seluruh wilayah Makassar dan daerah sekitarnya.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin mengatakan, pemadaman listrik bergilir di Makassar akan dikoordinasikan dengan Dirut PLN.

"Mati lampu (di Makassar) bukan saja isu kendaraan listrik, tapi telah saya sampaikan tadi, telah saya teks (kirim pesan) pak Dirut PLN (untuk) sampaikan kondisi Makassar seperti ini," ungkap Rachmat usai membuka diskusi dan sosialisasi kendaraan listrik.

1. Rachmat Kaimuddin yakin pasokan listrik Makassar cukup

Rachmat Kaimuddin memberi keterangan kepada jurnalis di Makassar, Jumat (3/11/2023). IDN Times/Dahrul Amri Lobubun

Walaupun kondisi listrik di Makassar tidak stabil saat ini, tapi Rachmat Kaimuddin, eks CEO Bukalapak ini, yakin pasokan listrik Makassar sebenarnya cukup namun pengaruh el nino dan kekeringan membuat pembangkit listrik tidak bisa beroperasi normal.

"Secara nasional kita cukup pasokan listrik dan saya yakin Makassar juga cukup-cukup saja. Jadi untuk infrastruktur akan terus kita bangun, dan untuk listrik (bagi kendaraan listrik) kita butuh colokan," terang Rachmat.

2. Sosialisasi kendaraan listrik di Makassar, pemerintah beri subsidi

Rachmat Kaimuddin memberi keterangan kepada jurnalis di Makassar, Jumat (3/11/2023). IDN Times/Dahrul Amri Lobubun

Kemenko Marves, lanjut Rachmat, mengawal sosialisasi penggunaan kendaraan listrik di Makassar sekaligus menginformasikan terkait insentif fiskal dan non fiskal bagi pengguna kendaraan listrik. Seperti merendahkan pajak-pajaknya, dan bahkan memberi subsidi pembelian.

"Dan kita lebih mendorong lagi dengan ada pemberian bantuan pemerintah dengan cara mengurangi harganya. Jadi untuk pembelian kendaraan (listrik) roda dua yang baru setiap WNI (warga negara Indonesia) itu mendapat potongan 7 juta rupiah," jelas Rachmat.

"Kalau untuk kendaraan (listrik) yang mobil itu dapat potongan atau pengurangan pajak yang intinya akan mengurangi harga juga 10 persen dan pajak 1 persen," sambungnya.

3. Pemerintah target 20 tahun masyarakat pakai kendaraan listrik

Rachmat Kaimuddin memberi keterangan kepada jurnalis di Makassar, Jumat (3/11/2023). IDN Times/Dahrul Amri Lobubun

Pemerintah menargetkan dalam 20 tahun ke depan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia sekitar 120 juta unit untuk sepeda motor dan 20 juta unit mobil. Untuk mewujudkan itu, Kemenko Marves gencar menyosialisasikan pemberian insentif.

"Hasilnya bisa jadi kita lihat segera tapi itu kita butuh waktu 20 tahun, karena tadi saya sampaikan saat ini ada 120 juta motor dan 20 juta mobil (listrik) sementara penjualan mobil baru 1 juta dan motor itu sekitar 6 juta, jadi (kendaraan konvensional) lama diganti ke baru butuh 20 tahun," kata Rachmat.