Kejati Sulsel Selidiki Dugaan Korupsi Rp87 M Proyek Revitalisasi UNM

05 Jul 2025, 00:43 WIB

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi (tengah) mengumumkan enam tersangka kasus mafia tanah lahan pembangunan bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo. (IDN Times/Dahrul Amri)

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi (tengah) saat mengumumkan enam tersangka kasus mafia tanah lahan pembangunan bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo. (IDN Times/Dahrul Amri)

Intinya sih...

Kejati Sulsel sedang menyelidiki dugaan korupsi proyek revitalisasi UNM senilai Rp87 miliar
Pihak internal UNM dimintai klarifikasi, diduga ada mark up dan keterlibatan PPK dalam pengadaan barang
Lembaga PSMPI melaporkan Rektor UNM atas dugaan penyimpangan dana proyek senilai puluhan miliar rupiah

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Makassar, IDN Times – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek revitalisasi Universitas Negeri Makassar (UNM). Proyek ini menggunakan anggaran fantastis senilai Rp87 miliar yang bersumber dari APBN.

Dana tersebut dialokasikan untuk transformasi status UNM menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, membenarkan bahwa proses penyelidikan sedang berlangsung. “Iya, sementara dilakukan penyelidikan oleh Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel,” ujar Soetarmi kepada awak media, Jumat (4/7/2025).

1. Sejumlah pihak telah dimintai klarifikasi

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, Soetarmi. Dahrul Amri/IDN Times Sulsel

Dalam proses awal penyelidikan, Bidang Pidsus Kejati Sulsel telah memanggil dan meminta klarifikasi dari sejumlah pihak, termasuk dari internal UNM. Namun, belum ada rincian pasti mengenai jumlah saksi yang telah diperiksa.

“Sudah ada beberapa dari pihak UNM yang diminta klarifikasi. Tapi kalau jumlahnya, saya belum tahu secara pasti,” kata Soetarmi.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya kejaksaan mengurai indikasi penyimpangan dalam penggunaan dana revitalisasi.

2. Diduga ada mark up dan keterlibatan PPK

Foto udara Gedung Menara Phinisi Universitas Negeri Makassar (UNM). (Dok. Humas Universitas Negeri Makassar)

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa, dugaan korupsi mencuat dari pengadaan barang yang dilakukan melalui e-Katalog. Diduga terjadi praktik mark up harga dalam proses tersebut.

Selain itu, muncul pula kecurigaan terhadap keterlibatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dianggap tidak memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya.

Proyek revitalisasi ini sendiri merupakan bagian dari Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri (PRPTN) yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kejati Sulsel menegaskan akan terus mendalami kasus ini demi memastikan penggunaan anggaran negara tepat sasaran dan bebas dari praktik korupsi.

3. Lembaga Pemuda Solidaritas Merah Putih Indonesia laporkan Rektor UNM

Wakil Rektor (WR) II UNM, Prof Karta Jayadi, yang mendaftar sebagai bakal calon rektor UNM periode 2024-2028, Rabu (7/2/2024). IDN Times/Ashrawi Muin

Sebelumnya diberitakan, Lembaga Pemuda Solidaritas Merah Putih Indonesia (PSMPI) resmi melaporkan Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof Karta Jayadi, atas dugaan penyimpangan dana dan penyalahgunaan wewenang dalam proyek senilai puluhan miliar rupiah.

Laporan ini disampaikan ke Polda Sulsel dengan nomor 0322/LAP/DPW-PSMT/VI/2025 dan juga ke Kejaksaan Tinggi Sulsel dengan nomor 0323/LAP/DPW-PSMT/VI/2025.

Kasus ini menyeret anggaran dana Percepatan Reformasi Perguruan Tinggi Negeri (PRPTN) dari Kemendikbudristek sebesar Rp87 miliar yang diduga sarat masalah.

Ketua PSMPI, Ikhsan Arifin, menyebut terdapat sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan anggaran. Salah satunya adalah pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dianggap tidak memenuhi syarat kompetensi.

“Rektor mengangkat PPK sebelum yang bersangkutan memiliki sertifikat kompetensi. Sertifikatnya malah keluar setelah yang bersangkutan sudah menjalankan tugas. Artinya terjadi kesalahan prosedural,” kata Ikhsan kepada awak media.