Kejati Sulsel Resmi Hentikan Kasus Jen Tang, Taipan yang Sempat Buron

Kejati, secara resmi menerbitkan SP3 kasus yang menyeret nama pengusaha besar asal Kota Makassar itu sejak akhir Januari 2020 lalu. Terhitung dengan hari ini, penghentian perjalanan kasus telah berjalan sembilan hari lamanya. "Tanggal 29 Januari 2020," sebut Idil.

Isyarat penghentian kasus terendus seiring dengan dibebaskannya Jen Tang dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Makassar, Kamis (12/12) 2019 lalu. Pembebasan Jen Tang, setelah penyidik kejaksaan mengabulkan permintaan penangguhan penahanannya.

Penerbitan SP3 kasus Jen Tang oleh Kejati Sulsel bukan tanpa alasan. Idil menyebut sejumlah pertimbangan mendasar, sehingga penyidikan kasus ini dihentikan. Hanya saja, dia tidak menjelaskan secara rinci.

"Bukan merupakan pidana korupsi, terlihat dari bebasnya tiga terdakwa lainnya, dan perkara perdatanya terkait kasus itu menang," ungkap Idil.

Kasus yang membelit Jen Tang terjadi pada 2015. Jen Tang diduga bertindak seolah-olah menjadi pemilik lahan negara di Buloa. Dia menyewakan lahan itu ke PT Pembangunan Perumahan (PP), yang ditunjuk oleh Kementerian PUPR. Lahan itu rencananya dijadikan akses jalan masuk pengerjaan proyek Makassar New Port (MNP) tahun 2015.

Jen Tang juga diduga menerima uang sewa lahan milik negara itu sebesar Rp500 juta. Pada Oktober 2017 ditetapkan tersangka, Jen Tang tak langsung ditahan oleh penyidik kejaksaan. Salah satu alasan jaksa tidak menahannya adalah kondisi fisik taipan asal Makassar itu yang sudah tua. 

Belakangan diketahui, Jen Tang kabur ke Singapura. Kejati Sulsel kemudian memasukkan nama Jen Tang dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada 1 November 2017. Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel bahkan sempat berkoordinasi dengan jajaran hingga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencekal kepergian Jen Tang agar tak keluar dari Indonesia.

Dua tahun lamanya dalam pelarian, Jen Tang ditangkap tim Intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung) pada 17 Oktober 2019 di Jakarta. Setelah ditangkap, Direktur PT Jujur Jaya Sakti itu langsung dijebloskan ke Lapas Kelas 1 Makassar sebelum menjalani persidangan.

Dalam kasus ini, sebelumnya ada tiga terdakwa lainnya. Namun, di tingkat Mahkamah Agung, ketiga terdakwa bebas. Mereka masing-masing adalah Rusdin, Jayanti Ramli dan Muhammad Sabri yang merupakan mantan pejabat Asisten I Pemkot Makassar Bidang Pemerintahan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Hari Setiyon saat dikonfimasi soal SP3 Jen Tang sama sekali belum memberikan tanggapannya. Pesan singkat via WhatsApp, sama sekali belum direspons.

Kepala Kejati Sulsel Firdaus Dewilmar saat ditemui sejumlah jurnalis di Makassar siang tadi, juga enggan berkomentar panjang terkait SP3 yang diterbitkan pihaknya. "Nanti saya cek yah," singkat Firdaus.

Belum ada komentar resmi dari tim pendamping hukum Jen Tang terkait SP3 kasus ini. Kejati sebelumnya berdalih bahwa Jen Tang cukup kooperatif sepanjang pemeriksaan dalam kapasitasnya saat itu sebagai tersangka sekaligus tahanan kejaksaan.

Jen Tang dianggap Kejati berkomitmen dan bersedia membantu kejaksaan untuk mengusut aset negara di Makassar yang dikuasai segelintir pengusaha. “Dia (Jen Tang) adalah tokoh yang perlu kita dengar pendapatnya. Dia sudah buka, bahwa aset yang Rp800 miliar ini di kawasan Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar,” kata Firdaus, saat memberikan keterangan di kantornya, Jumat (20/12) 2019 lalu.

Firdaus menyebutkan, luas lahan negara yang dikuasai sekelompok orang sesuai dengan laporan Jen Tang mencakup 40 hektare. 10 hektare di antaranya yang diklaim Jen Tang sebagai milik pribadi. Klaim itu pula yang membuatnya berurusan dengan hukum.

Merujuk dalam fakta administrasi, kata Firdaus, lahan negara itu sepenuhnya dikelola oleh PT Pelindo IV Makassar. Sebagai BUMN, Pelindo diberikan tanggung jawab perizinan oleh negara melalui Dirjen Perhubungan Laut untuk mengambil alih lahan tersebut guna kelancaran proses pembangunan kawasan industri dan proyek pemerintah lainnya di Kota Makassar.

Jen Tang, kata Firdaus, menyatakan bersedia membantu penyidik untuk mengungkap semua persoalan aset negara yang telah lama dikuasai oleh sekelompok orang. “Itu sudah diakui oleh Jen Tang bahwa lahan itu adalah milik Dirjen Perhubungan Laut yang konsesinya juga sudah berada pada kawasan Pelindo,” ujar Firdaus.