Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (kiri) dan Ketua DPRD Makassar Supratman. (Dok. Pemkot Makassar)
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (kiri) dan Ketua DPRD Makassar Supratman. (Dok. Pemkot Makassar)

Makassar, IDN Times – Pemerintah Kota Makassar dan DPRD Kota Makassar bergerak cepat menyelesaikan finalisasi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026. Dokumen strategis ini rampung lebih awal dari target—bahkan sebelum memasuki Desember 2025—dengan proyeksi APBD Pokok 2026 mencapai sekitar Rp5,1 triliun.

Kesepakatan tersebut ditandai melalui Rapat Paripurna Penandatanganan Nota KUA-PPAS yang digelar di Balai Kota Makassar, Senin (17/11/2025). Hadir dalam agenda tersebut Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Ketua DPRD Makassar Supratman, serta pimpinan dan anggota dewan bersama seluruh jajaran SKPD.

1. Program prioritas tetap aman meski ada penyesuaian anggaran

ilustrasi anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memastikan seluruh program prioritas Pemerintah Kota Makassar tetap masuk dalam Rancangan APBD Pokok 2026. Meski ada penyesuaian anggaran, Pemkot tetap berkomitmen menjalankan program strategis yang telah dibahas bersama DPRD.

“Ya, tentu ada. Semua program prioritas kita harus jalankan dan itu sudah disampaikan teman-teman dinas terkait kepada teman-teman di DPRD,” ujarnya.

“Kita harus menyesuaikan dengan pemotongan anggaran yang ada, sehingga ada beberapa yang dirasionalisasi,” lanjutnya.

Munafri menegaskan bahwa penyesuaian anggaran tidak boleh menjadi hambatan. Ia mendorong OPD untuk lebih kreatif mencari cara meningkatkan pendapatan daerah dan tetap memastikan bahwa program pemerintah menyentuh masyarakat secara langsung.

“Serta memaksimalkan program-program kerja yang harus kita jalankan, yang benar-benar turun sampai ke tengah-tengah masyarakat,” jelasnya.

Ia juga meminta agar kegiatan seremonial dikurangi pada 2026 demi efisiensi. “Mengurangi seremonial-seremonial untuk bisa memastikan bahwa tahun 2026 program-program itu langsung ke masyarakat,” tegasnya.

Ketika ditanya soal kemungkinan penurunan nilai APBD, Munafri memastikan tidak ada penurunan signifikan karena Pemkot akan menggenjot PAD dan memaksimalkan sumber pendapatan lain.

“Kita pastikan dia tidak berkurang secara signifikan, tapi dipastikan untuk pendapatan PAD yang digenjot dan mendapatkan substitusi dari beberapa sumber lain seperti opsen dan sebagainya. Nah, ini kita akan maksimalkan,” tuturnya.

Salah satu program prioritas yang tetap berjalan adalah pembangunan stadion. “Program stadion masuk. Itu menjadi program prioritas yang harus muncul,” ujar Munafri.

2 Wawali Aliyah apresiasi sinergi Pemkot dan DPRD

Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Tingkat Kota Makassar di Ruang Rapat Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (29/9/2025). (Dok. Humas Pemkot Makassar)

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan apresiasi terhadap sinergi antara Pemkot dan DPRD selama penyusunan KUA-PPAS 2026. Ia menilai kolaborasi solid adalah pondasi penting untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif dan responsif.

“Dokumen KUA-PPAS merupakan arah kebijakan yang menentukan kualitas pembangunan kota. Karena itu, harmonisasi antara legislatif dan eksekutif sangat penting agar APBD 2026 benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Aliyah menekankan pentingnya konsistensi komunikasi untuk memastikan kebijakan sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang.

“Kami sangat mengapresiasi kerja bersama yang selama ini terjalin. Semoga konsistensi sinergi ini terus kita jaga untuk menghadirkan kebijakan yang semakin baik dari tahun ke tahun,” tambahnya.

3. Banggar: Pendapatan daerah diproyeksi turun 8,96 persen

ilustrasi APBD (IDN Times/Aditya Pratama)

Ketua Pansus Banggar KUA-PPAS DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, mengungkapkan bahwa APBD 2026 membutuhkan strategi pendapatan yang agresif. Pasalnya, terdapat proyeksi penurunan total pendapatan daerah sebesar 8,96 persen, atau sekitar Rp482 miliar dibandingkan 2025.

“Badan Anggaran menekankan perlunya strategi pendapatan yang agresif dan adaptif mengingat proyeksi total pendapatan daerah tahun 2026 mengalami penurunan sebesar 8,96 persen atau senilai Rp482 miliar dibandingkan tahun 2025,” ujarnya.

Ray memaparkan sejumlah rekomendasi:

  • Optimalisasi penerimaan untuk mengimbangi penurunan proyeksi pendapatan.

  • Digitalisasi pajak dan retribusi agar lebih efisien dan transparan.

  • Peningkatan kinerja BUMD untuk mendorong dividen lebih besar.

  • Ekstensifikasi pendapatan baru, termasuk sektor digital dan ekonomi kreatif.

“Kebijakan ini harus mendukung pengembangan Makassar Creative Hub sebagai motor ekonomi baru,” jelas Ray.

Belanja diarahkan untuk pelayanan dasar dan proyek strategis

Banggar menekankan agar belanja daerah 2026 fokus pada:

  • Belanja afirmatif (spending better) yang berdampak pada target makro seperti penurunan kemiskinan ekstrem dan pengangguran.

  • Penguatan pelayanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, UMKM, dan pemuda kreatif.

  • Program jaminan sosial terpadu (Mulia Berjasa).

  • Proyek strategis, termasuk pembangunan stadion, seragam sekolah gratis, dan infrastruktur prioritas.

  • Digitalisasi layanan publik, seperti Makassar Super Apps dan Lontara+.

Ray juga memberikan rekomendasi teknis kepada SKPD, termasuk memastikan seragam sekolah gratis masuk mandatory spending, prioritas jalan dan irigasi, pembebasan iuran sampah rumah tangga miskin, serta percepatan Makassar Creative Hub.

“Belanja modal harus diprioritaskan untuk memastikan keberlanjutan proyek strategis dan layanan dasar, termasuk pembangunan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas masyarakat,” tutupnya.

Editorial Team