Kasus Korupsi Adik Mentan, 7 Saksi Tidak Tahu soal Jatah Direksi PDAM

Menanggapi keterangan para saksi dalan sidang lanjutan ini, pengacara terdakwa HYL, I. Yasser S. Wahab mengaku, apa yang disampaikan 7 saksi yang dimintai keterangan secara maraton oleh JPU dan juga majelis hakim sudah sesuai.

"Sebenarnya dari catatan kami apa yang dikatakan saksi itu betul, mereka melakukan berdasarkan mekanisme perda (peraturan daerah). Sedangkan JPU dakwakan itu bahwa mekanisme perda yang digunakan itu keliru," kata Yasser usai sidang.

Dalam pokok dakwaannya, JPU mendakwa HYL dengan Peraturan Pemerintah (PP) 53 tahun 2017. Sementara pihak pengacara menilai, ada kekeliruan penuntut umum yang menggunakan PP 53 dalam kasus tersebut.

Menurut Yasser, seharusnya penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggunakan PP 54 terkait dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Seharusnya pakai mekanisme berdasarkan PP 54, memang di situ pokok persoalannya. Jadi kami anggap sudah benar (PP 54), mungkin bagi JPU itu dianggap tidak sesuai karena tidak sesuai PP 54, jadi cantolannya berbeda," jelasnya.

Sementara itu terkait saksi yang meringankan terdakwa HYL, Yasser menyebutkan, sampai saat ini timnya masih melihat dulu perkembangan dari saksi-saksi yang dihadirkan pihak penuntut umum, jika dirasa diperlukan maka akan disiapkan.

"Sekarang belum saksi meringankan, belakangan setelah saksi dari JPU baru giliran kita yang hadirkan saksi meringankan. Kita lihat perkembangan saksi-saksinya ini, kalau dirasa perlu baru kita hadirkan, termasuk ahli juga," tambah Yasser.