Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan di Sultra Naik 100 Persen

Dalam data P3APPKB Sultra, kekerasan fisik mendominasi laporan yakni 99 kasus. Kemudian kasus kekerasan seksual yang mencapai 96 laporan dan kekerasan psikis sebanyak 37 laporan. Sisanya berupa masalah penelantaran dan eksploitasi.

Kota Kendari menempati peringkat pertama daerah dengan jumlah kasus tertinggi sepanjang 2020. Total ada 48 laporan. Rinciannya yakni 22 laporan kekerasan fisik, 16 seksual, 11 psikis, enam penelantaran dan satu kasus kategori lainnya.

Menempati peringkat dua wilayah dengan jumlah laporan tertinggi adalah Kota Baubau. Terdapat 44 laporan dengan rincian 24 kasus kekerasan fisik, 12 psikis, 10 seksual, 3 penelantaran dan tiga kasus kategori lainnya.

Kabupaten Kolaka menempati peringkat tiga dengan jumlah laporan mencapai 30. Kasusnya didominasi 17 kekerasan seksual, kekerasan fisik dan psikis masing-masing delapan laporan, satu eksploitasi dan satu laporan kategori lainnya.

Adapun tiga wilayah dengan laporan terendah yakni Kabupaten Kepulauan Wakatobi (dua kekerasan fisik), Kabupaten Buton Utara (satu kekerasan seksual) dan Kabupaten Muna Barat (satu kekerasan fisik).

Lebih jauh, rumah rupanya bukan tempat yang aman bagi sebagian anak dan perempuan. P3APPKB Sultra mencatat di situlah mayoritas kasus kekerasan terjadi. Jumlahnya mencapai 131 laporan, atau 54,5 persen.

Selanjutnya ada kebun atau halaman belakang rumah yakni 67 kejadian, fasilitas umum sebanyak 27 laporan, 11 kasus terjadi di sekolah, tiga dialami korban di tempat kerja, dan kemudian satu laporan berasal dari lembaga pendidikan kilat.

Di sisi lain, meningkatnya angka pelaporan secara drastis tak lepas dari kesadaran pihak korban untuk melapor kasus kekerasan yang menimpanya pada pihak berwajib.

"Mereka sudah tahu ketika mendapat kekerasan pihak lain, dia langsung melapor, sehingga ketika melapor terinput di aplikasi Simfoni (Sistem Informasi Online) yaitu merekam semua yang mengadu di Polsek, Polres maupun Polda," tambah Darwin.

Dari lebih 200 laporan tersebut, P3APPKB Sultra menyebut banyak kasus yang diselesaikan secara hukum. Kendati ada pula memilih damai, mereka tetap mengawasi apakah keputusan tersebut tak diambil dalam desakan.

"Kalau pelapor mau ke jalur hukum kita memfasilitasi, tetapi kalau yang bersangkutan mau damai secara kekeluargaan tetap kita akan panggil. Namun yang menjadi perhatian kita adalah damai ini dalam kondisi tekanan atau memang ingin benar-benar damai. Nah itu kita lihat," tandas Darwin.