Kasus Dosen UIN Makassar Tersangka UU ITE Dinilai Terlalu Dipaksakan

Ramsiah menceritakan awal mula kasus ini terjadi. Pada 2017 lalu, dia dilaporkan oleh Nur Syamsiah, Wakil Dekan III FDK UIN kala itu. Laporan terkait dugaan pencemaran nama baik di dalam grup percakapan WhataApp. Grup WA itu bernama SAVE FDK UIN ALAUDDIN.

Di dalam grup Whatsapp itu, kata Ramsiah, terdapat 30 orang member yang rata-rata adalah dosen. Sementara pelapor sendiri tidak ada di dalam grup tersebut. "Kami hanya membahas pembahasan internal akademik saja, soal penutupan Radio Kampus Syiar UIN Alauddin Makassar," cerita Ramsiah usai diperiksa.

Percakapan diawali dari komentar Direktur Radio Syiar bernama Tanti yang menyampaikan bahwa radio ditutup. Sebelum ditutup, Radio Syiar saat itu masih aktif untuk keperluan belajar dan penyebarluasan informasi internal FDK. Informasi itu kemudian direspons oleh dosen lainnya di dalam grup WA. 

Aktivitas studio siaran radio biasanya berlangsung sejak pukul 06.00 WITA hingga pukul 18.00 WITA. Belakangan tanpa diketahui sebab utamanya, aktivitas itu kemudian dihentikan oleh WD III UIN Nur Syamsiah. Pemberhentian itulah yang jadi pembahasan karena dinilai tidak wajar oleh para dosen di dalam grup WA.

Ramsiah mengungkapkan, dalam percakapan grup itu, mereka membahas bahwa penutupan Radio Syiar bukan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) atau kewenangan WD III, melainkan ranah kerja WD I. "Dialog kami di grup WA, kita membicarakan sikap pelapor yang menutup paksa Radio Syiar," jelasnya.

Menurut Ramsiah, percakapan dalam grup itu adalah diskusi internal. Apalagi, kegiatan ini menyangkut aktivitas akademik para mahasiswa. "Dan semua itu, 30 dosen berbicara, wajar-wajar saja. Tidak ada yang menyinggung (pencemaran nama baik)," ungkapnya.

Penutupan radio, lanjut Ramsiah, secara otomatis menganggu semua kegiatan akademik mahasiswa. Radio juga digunakan sebagai laboratorium mahasiswa untuk meriset dan berkegiatan lainnya. Belakangan, pembahasan grup itu kemudian tersebar keluar melalui tangkapan layar atau screenshot hingga sampai ke tangan Nur Syamsiah.

Nur Syamsiah melapor ke Polres Gowa pada 5 Juni 2017 tentang dugaan tindak pidana penghinaan melalui media sosial sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (3) juncto pasal 45 ayat (3) Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elekteonik (ITE).

Penyidik kemudian menetapkan Ramsiah sebagai tersangka pada September 2019. Ramsiah mengaku, sepanjang proses hukum, dia berupaya berkoordinasi dengan rektor untuk dimediasi dengan pelapor. "Tapi hasilnya sama. Beliau (pelapor) memaafkan tapi proses hukumnya tetap berjalan," jelas Ramsiah.

Menurutnya, kasus ini menjadi salah satu bukti bahwa ruang-ruang diskusi dan kebebasan berekspresi dalam lingkup akademik sangat dibatasi. "Sebagai akademisi tidak mungkin lah kita mau membicarakan hal-hal yang tidak sesuai. Kita sebagai akademisi memang harus mengatakan yang sebenarnya," katanya.

Kuasa hukum Ramsiah, Azis Dumpa kembali menilai, penetapan tersangka terhadap kliennya terkesan dipaksakan. Hal itu dibuktikan dengan ketidakjelasan proses hukum yang berjalan. "Berapa kali berkas perkara ini kan dianggap belum lengkap oleh kejaksaan sehingga dikembalikan ke penyidik," ucapnya.

Selama dua tahun terakhir, menurut Azis, Ramsiah berada dalam posisi tanpa kejelasan status hukum setelah ditetapkan sebagai tersangka. Kata Aziz, penyidik juga sudah kali keempat menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan (SPDP). Terakhir pada 23 September 2021.

Di sisi lain, Azis juga mengungkapkan bahwa belum lama ini, terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) 2021 antara Kominfo, Kejaksaan Agung dan Polri tentang Pedoman Penerapan Pasal Tertentu dalam UU ITE. Menurut Azis, dalam SKB disebutkan bahwa ketika suatu konten disebarkan dari grup tertutup dan terbatas, tidak akan masuk dalam kategori pelanggaran.

"Baik itu penghinaan atau pencemaran nama baik. Baik itu di grup keluarga, grup kampus, dan institusi pendidikan. Jadi menurut kami memang SKB ini mempertegas bahwa dari dan sejak awal, kasus ini memang terkesan dipaksakan. Sebaiknya memang dihentikan," tegas Azis.

Terpisah, Nur Syamsiah menampik tudingan telah menutup Radio Syiar FDK UIN Alauddin Makassar. "Mereka mau minta maaf saya tidak mau temui karena sudah mencemarkan nama baik saya. Bahwa saya mengunci (pintu masuk ruangan radio) seolah-olah itu saya yang salah," imbuhnya saat ditemui di Polres Gowa.

Syamsiah mengaku tak hanya namanya yang dicemarkan, pembahasan dalam grup Whatsapp itu juga, kata dia, membawa nama suaminya. "Itu sebenarnya yang paling saya tidak terima. Apa hubungannya suami saya dengan radio itu. Dan macam-macam, ada yang bilang saya minim etika dan arogan," jelasnya.

Syamsiah juga menyatakan telah memberikan penjelasan kepada rektor terkait sikapnya memproses hukum bawahannya kala itu. "Saya sampaikan kalau ini persoalan harga diri dan kehormatan saya. Jadi saya sampaikan mohon maaf (proses hukum) saya tetap jalan," terangnya.

Terkait alasannya menutup pintu radio saat itu, lanjut Syamsiah, karena dia tak ingin mendapat teguran dari pimpinan. Mengingat aktivitas mahasiswa dilaksanakan sampai malam hari. "Saya WD III (saat itu) yang bisa kena batunya karena membiarkan anak-anak (beraktivitas) sampai malam," tegasnya.

Syamsiah juga mengungkapkan, tak ingin melanggar sumpah jabatannya sebagai pejabat kampus dengan membiarkan mahasiswa melanggar aturan jam malam. "Apapun resikonya pasti saya akan melawan itu kalau ada mahasiswa yang melanggar aturan. Saya tidak mundur sedikit pun," tegasnya.