Kaesang: Pilkada Langsung Masih Banyak Kekurangan

29 Jan 2026, 23:22 WIB

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep saat menyampaikan pidato politik dalam Rakernas PSI di Hotel Claro, Makassar, Kamis (29/1/2026). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Intinya sih...

Kaesang sebut Pilkada langsung masih banyak kekurangan, termasuk praktik politik uang dan ambang batas pencalonan.
Proses demokrasi harus terus didorong untuk melahirkan pemimpin berkualitas dan berpihak kepada masyarakat.
PSI tegaskan berpihak pada suara rakyat dan akan selalu menyelaraskan sikap politik dengan aspirasi masyarakat.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Makassar, IDN Times - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menyoroti pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan. Hal itu disampaikan Kaesang dalam pidato politiknya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PSI di Hotel Claro, Makassar, Kamis (29/1/2026).

"Salah satu isu yang cukup panas mungkin beberapa minggu atau satu bulan yang lalu yaitu mengenai pilkada langsung atau pilkada yang dipilih oleh DPRD," kata Kaesang.

1. Kaesang sebut Pilkada langsung masih banyak kekurangan

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep memberikan sambutan saat rakorwil dan pelantikan pengurus di Hotel Claro Makassar, Rabu (28/1/2026). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Kaesang menyebut pilkada langsung yang telah berjalan hampir dua dekade sejak 2005 terus mengalami evaluasi. Menurutnya, sejumlah persoalan masih kerap muncul, mulai dari praktik politik uang hingga ambang batas pencalonan yang membatasi pilihan masyarakat.

"Kita harus jujur mengakui pemilihan langsung masih memiliki berbagai kekurangan. Mulai dari praktik politik amplop hingga persoalan ambang batas," kata Kaesang.

2. Proses demokrasi harus terus didorong

Seorang warga melakukan pencoblosan di salah satu bilik suara di TPS 22 Anak Air (Foto: IDN Times/Halbert Caniago)

Meski demikian, Kaesang menegaskan proses demokrasi tidak seharusnya dimundurkan. Dia menilai perbaikan sistem pemilihan harus terus didorong agar demokrasi mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas dan berpihak kepada masyarakat.

Dia menyebut skema pencalonan kepala daerah yang sebelumnya berbasis jumlah kursi telah bergeser menjadi ambang batas perolehan suara sah partai politik. Perubahan tersebut mencerminkan proses pembelajaran berkelanjutan dalam upaya memperbaiki sistem pemilihan di Indonesia.

"Perubahan demi perubahan dilakukan agar sistem demokrasi kita mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan berpihak kepada masyarakat Indonesia," kata Kaesang.

3. PSI tegaskan berpihak pada suara rakyat

Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2026 di Hotel Claro, Makassar, Kamis (29/1/2026). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Kaesang juga menekankan partisipasi publik sebagai faktor utama dalam menentukan arah sistem pemilu ke depan. Menurutnya, perubahan demi perubahan merupakan bagian dari proses belajar bangsa dalam memperbaiki demokrasi.

Dalam konteks tersebut, Kaesang menegaskan PSI akan selalu menyelaraskan sikap politik dengan suara rakyat. Meski saat ini belum memiliki kewenangan di parlemen, PSI memastikan aspirasi masyarakat tetap menjadi rujukan utama dalam menyikapi wacana perubahan sistem pemilu.

"Meskipun PSI saat ini belum memiliki kewenangan menentukan sikap di Senayan terkait revisi undang-undang, namun saya tegaskan sikap PSI akan selalu satu suara dengan rakyat Indonesia," kata Kaesang.