Jumras Jadi Tersangka Pencemaran Nama Baik Gubernur Sulsel

Kasus ini berawal saat sidang Hak Angket Gubernur Sulsel beberapa waktu lalu, yang digulirkan DPRD provinsi periode 2014-2019. Di hadapan Panitia Angket DPRD Sulsel, Jumras memberi keterangan tertutup dalam sidang hak angket di Kantor DPRD Sulsel.

Belakangan informasi soal keterangannya akhirnya bocor ke publik. Gubernur Sulsel Nurdin kemudian melaporkan pernyataan Jumras itu ke polisi dengan dugaan pencemaran nama baik.

Ketika ditanya dalam sidang tertutup, Jumras membenarkan pernyataan yang menuding Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menerima mahar Rp10 miliar dari oknum pengusaha pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2018 lalu.

Dalam pemeriksaan polisi, kata Indratmoko, Jumras dianggap tidak mampu membuktikan keterangan atas tudingan tersebut dalam sidang angket. "Dia ngomongnya tanpa dasar atas asumsi sendiri. Sedangkan dia ngomong begitu kan di bawah sumpah yang dia sampaikan di sidang itu," ungkap Indratmoko.

Sebelum ditetapkan tersangka, penyidik terlebih dulu memeriksa sejumlah saksi terkait kasus pencemaran nama baik tersebut. Kata Indratmoko, tidak ada satu pun saksi yang membenarkan tudingan tersangka Jumras ke Gubernur Nurdin Abdullah soal mahar puluhan miliar rupiah itu.

Seluruh saksi, menurut Indratmoko, berpendapat bahwa tudingan Jumras tidak berdasarkan bukti valid. "Kalau benar, beranilah buktikan. Kita periksa saksi-saksi tidak ada yang membenarkan ucapan dia. Kalau benar kan pasti tidak diproses," ujar Indratmoko.

Oleh penyidik, Jumras dijerat dengan Pasal 242 juncto Pasal 310 juncto Pasal 311 KUHPidana tentang pencemaran nama baik, serta fitnah atau tudingan yang tidak benar adanya. Tersangka terancaman empat tahun kurangan penjara.

"Kita rencana pemanggilan dalam minggu ini, panggilannya tiga hari lah paling cepat," kata Indratmoko.