Johanis Tanak Jelaskan Mekanisme OTT Usai Penangkapan Bupati Koltim

Jika hasil analisis menunjukkan adanya bukti awal yang cukup, maka KPK akan membentuk tim penyelidik untuk melaksanakan pemantauan dengan dukungan teknologi informasi. Pemantauan ini bertujuan memastikan dan mengidentifikasi secara jelas jenis perbuatan yang terjadi.

Pertama, KPK menilai apakah terdapat indikasi korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara. Selanjutnya, KPK menelusuri apakah kasus tersebut melibatkan pejabat atau penyelenggara negara melalui penerimaan suap, gratifikasi, atau bentuk pelanggaran lainnya.

"Ini semua kita akan pelajari. Setelah kita pelajari dugaan cukup kuat bahwa ada indikasi melakukan tindak pidana korupsi dengan informasi awal yang kita temukan," kata Johanis.

Menurut Johanis, perangkat yang dimiliki KPK memungkinkan pemantauan posisi dan aktivitas terduga pelaku di mana pun berada, meski KPK hanya berkantor di Jakarta.

"Kita memiliki teknologi yang canggih sehingga kita bisa tahu oh dia ada di sini dan kita nangkap. Jadi kita bukan sekedar nangkap-nangkap tidak ada dasarnya, pasti ada dasar hukumnya kita nangkap," tegasnya. 

Johanis mengatakan sebelum OTT dijalankan, KPK memastikan semua unsur hukum terpenuhi. Langkah itu mencakup pengecekan lapangan hingga memantau pembicaraan para pihak yang terlibat. 

"Jadi setiap ada pembicaraan kita bisa tahu oh mereka lagi begini oh mereka ada di posisinya di sini kita datang dan kita tangkap," kata Johanis.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menanggapi soal penangkapan Abdul Azis di sela Rakernas I Partai NasDem di Makassar, Jumat (8/8/2025). Dia menegaskan partainya tetap konsisten mendukung penegakan hukum, namun mengingatkan agar prosesnya tidak diwarnai dramatisasi.

"Upaya penegakan hukum tidak boleh mendahulukan drama. Itu NasDem sedih. Harus ada drama dulu, baru hukum ditegakkan. Setelah itu berharap amnesti. Itu tidak baik. Tegakkan hukum secara murni dan NasDem ada di sana. Yang salah adalah salah," katanya. 

Surya Paloh juga meminta proses hukum tidak mengorbankan asas praduga tak bersalah. Dia juga menyoroti ketidakjelasan penggunaan istilah OTT.

"OTT adalah sebuah peristiwa yang melanggar norma-norma hukum terjadi di satu tempat, antara pemberi maupun penerima, dan tertangkap langsung. Kalau si pemberi di Sumatera Utara, si penerima di Sulawesi Selatan, ini OTT atau OTT plus? Terminologi OTT seperti ini tidak tepat," katanya.