PPDI Sulsel menekankan pentingnya evaluasi sistem pendidikan inklusi. (Dok. Istimewa)
Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sulawesi Selatan Faluphy Mahmud, menanggapi kasus perundungan siswa di SMPN 4 Makassar, menilai sistem pendidikan di Indonesia harus dievaluasi.
“Dengan adanya peristiwa ini menjadi dasar bagi kita semua, pihak yang terkait untuk memperbaiki sistem pendidikan yang lebih inklusif lagi,“ kata Faluphy dalam keterangan persnya, usai mendampingi siswa korban perundungan di Makassar, Jumat (14/6/2024).
Dia mengatakan dengan peristiwa tersebut, sudah waktunya untuk kembali membangun sistem pendidikan kesetaraan disabilitas dan nondisabilitas di Makassar yang lebih ramah lagi terhadap murid, siswa, hingga mahasiswa.
Berkaca pada kasus perundungan di SMPN 4 Makassar, menurut dia, terlihat bahwa ada sistem pendidikan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Menurutnya, seperti tidak berjalannya satuan tugas (satgas) sekolah dalam membina dan mendidik siswa-siswanya.
Terbukti, satgas tidak mengetahui aksi perundungan kepada siswa disabilitas jenis orang kecil tersebut. “Karena kenapa (Satgas) tidak mengetahui dari awal peristiwa ini, justru di saat viral di sosial media baru ramai-ramai turun,“ ucapnya.
“Harusnya, sudah terselesaikan di tingkat sekolah, tidak usah melebar ke mana-mana,“ Faluphy menambahkan.
Dia pun mengajak sekolah untuk lebih mengaktifkan pengawasan melalui organisasi intra sekolah, seperti OSIS, PMR, Pramuka dan lainnya. “Peran organsisasi sekolah ini lebih kencang lagi, bagaimana mengedukasi siswa dan para anak didik sebagai agen keseteraan. Bahwa bagaimana mereka mendidik untuk memberi tahu bahwa kita semua ini setara, begitu pun pihak sekolah,“ kata dia.
Dia pun mengajak berbagai pihak terkait untuk kembali bahas hal-hal teknis agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. “Bagaimana kita bisa meminimalisir seminimal mungkin agar tidak terulang lagi. Persoalan seperti ini akan terus terulang jika kita tidak putus mata rantainya, karena itu kami mengajak pihak sekolah untuk kembali membahas hal-hal teknis dalam membangun sistem pendidikan inklusif atau setara,“ kata Faluphy.