Makassar, IDN Times - Sulawesi Selatan butuh pembukaan akses seluas mungkin untuk menunjang pembangunan Ibukota Nusantara (IKN). Terutama dalam hal transportasi, khususnya laut atau pelayaran.
Hal itu disampaikan Pj Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrullah. Dia menegaskan posisi Sulsel sebagai salah satu daerah penyangga IKN.
"Dari Sulawesi Selatan harus dibukakan akses yang seluas-seluasnya untuk bisa mendukung Ibukota Nusantara," kata Zudan, Rabu (5/6/2024).
Secara geografis, Sulsel dekat dengan Kalimantan Timur melalui jalur laut sehingga memiliki peluang untuk memasok bahan pangan ke sana. Karena itu, Pemprov Sulsel juga sangat berharap dukungan pemerintah pusat untuk pengembangan dan pembukaan jalur transportasi laut.
Pemprov Sulsel pun menyampaikan aspirasi itu kepada Komite II DPD RI yang sedang kunjungan kerja pada Selasa (4/6/2024). Kunjungan kerja itu dalam rangka pengawasan pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Menurut Zudan, undang-undang tersebut memang perlu penyempurnaan setelah diimplementasikan selama 16 tahun. Undang-undang Pelayaran, perlu disesuaikan kembali dengan perkembangan zaman terutama prinsip-prinsip desentralisasi, perkembangan teknologi dan harapan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik.
"Langkah-langkah DPD ini sangat tepat karena memang sudah perlu ada revisi agar pelayanan di sektor transportasi laut bisa berjalan lebih baik, terutama juga untuk mendukung IKN," kata Zudan.
Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Andi Erwin Terwo, mengatakan Sulsel telah memiliki rute pelayaran internasional dari Makassar ke Filipina, Jepang, dan Cina. Kemudian, ada rute dari Makassar ke Kalimantan seperti Balikpapan, Batulicin dan sebagainya. Setiap pelabuhan daerah, kata Erwin, juga dapat membuka akses plus rute ke IKN.
Untuk pengembangan pelayaran, Dishub pun mengusulkan beberapa item kepada DPD. Pertama, yaitu pengadaan armada. Pasalnya, pelayaran terhambat oleh sulitnya penyediaan kayu.
"Jadi kita berharap kebijakan nanti mempermudah memperoleh kayu untuk perbaikan kapal," kata Erwin.
Kemudian, Dishub juga mengusulkan agar di setiap Pelra (pelabuhan rakyat) ada penyediaan BBM bersubsidi. Bahkan, Pelra juga diharapkan bisa dimasukkan dalam tol laut perintis.
"Banyak sekali. DPD meminta data kami. Insyaallah mudah-mudahan bisa dimasukkan dalam undang-undang pelayaran," kata Erwin.
Sementara itu, Ketua Komite II DPD Yoris Raweyai mengatakan telah menampung semua aspirasi dan masukan dari Pemprov Sulsel. Kemudian, Komite II DPD RI akan membahasnya bersama stakeholder terkait.
"Kami akan mengundang kementerian terkait untuk membahas ini. Kami bukan eksekutor, kami hanya menyerap aspirasi kemudian kami mengundang kementerian terkait. Kemudian mereka yang eksekusi. Ini adalah hasil yang kami dapati di Sulsel," kata Yoris.