IWD 2020: Potret Peranan Perempuan dalam Situasi Kebencanaan

Berangkat dari narasi perempuan sebagai elemen yang rentan pada masa bencana, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sulawesi Tengah dan Jejaring Mitra Kemanusiaan (JMK) Oxfam menggelar dialog publik dengan tajuk "Merefleksikan Keterlibatan dan Pemenuhan Hak Perempuan PASIGALA Pasca 546 Hari Bencana Sulteng" pada hari Kamis (12/3).

Berbarengan dengan momentum Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret, dialog yang digelar di Cafe Sebelah, Kota Palu, Sulawesi Tengah itu turut dihadiri oleh perwakilan 35 LSM dan unsur pemerintahan.

Mulai dari para perempuan penyintas bencana, perempuan penyintas KDRT, pendamping Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) APIK Sulteng, remaja dampingan PKBI Sulteng, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulteng, anggota DPRD Provinsi Sulteng hingga Pemprov Sulteng.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulteng, Sofyan Farid Lembah, yang hadir dalam diskusi menyebut bahwa perempuan harus dilibatkan dalam setiap lini terutama rencana rehabilitasi. Sebab perempuan paling mengerti kebutuhan masyarakat atas seluruh akses.

"Perempuan mesti sadar bahwa mereka adalah komponen yang paling vital dalam percepatan pembangunan. Saat ini perempuan kurang mendapat perhatian dan cenderung tidak diikut sertakan dalam setiap rencana pembangunan," ujarnya.

Masalah yang dihadapi penyintas bencana Palu-Donggala saat ini memang beragam. Mulai dari minimnya air bersih, hunian sementara (huntara) tanpa sekat, MCK tak ramah perempuan dan anak, terbatasnya lampu penerangan, keamanan dan kenyamanan. Sofyan menyebut masalah tersebut harus mendapat perhatian penuh dari seluruh pihak.

Partisipasi perempuan dalam pembangunan infrastruktur sementara pascabencana dan rehabilitasi dianggap perlu. Utamanya dalam pemetaan Huntara demi mengenali kerentanan dan pencegahan Kekerasan Berbasis Gender (KGB).

Adapun Ihsan Basir selaku Kepala DP3A Provinsi Sulteng menuturkan bahwa seluruh pihak, utamanya laki-laki, dapat memahami perannya dalam menciptakan ruang yang setara sekaligus ramah untuk perempuan.

"Saat ini DP3A Sulteng tengah fokus terhadap keterlibatan laki-laki untuk penghapusan kekerasan perempuan dan anak. Kenapa laki-laki? Karena lebih banyak mereka (laki-laki sebagai) pelaku. Sehingga seharusnya diseminasi penghapusan kekerasan perempuan dan anak dilakukan laki-laki," tutur Ihsan.

Seluruh elemen yang terlibat disebut bisa mendorong penciptaan kesetaraan gender. Entah itu dalam keluarga, saat mengakses sumber daya alam, atau bahkan dalam kepemimpinan di lembaga pemerintah.

Pemenuhan hak perempuan dalam situasi kebencanaan jadi fokus PKBI Sulteng dan JMK-Oxfam pada program pemulihan dan rehabilitasi pascabencana gempa-tsunami di Palu, Sulawesi Tengah. Mereka mendorong pemenuhan hak dan mendukung setiap kampanye kesetaraan gender, selain perlindungan terhadap kaum disabilitas.

"Semua orang harus mendapat kesetaraan dan keadilan gender. Semua orang harus menerima perlakuan yang sama, setara dan tidak terdiskriminasi karena jenis kelaminnya, karena identitas gendernya, karena ekpresinya, atau karena dia perempuan," papar Nining Rahayu sebagai Senior Officer JMK-Oxfam sektor Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI).

Lebih jauh, Nining menyebut bahwa setara ialah saat perempuan tak lagi dipandang sebagai gender kedua, melainkan sebagai manusia yang memiliki hak dan kesempatan seimbang atas segala hal yang hendak dilakukannya.

"Setara adalah perempuan tidak lagi dianggap sebagai objek seks, tidak lagi menjadi korban kekerasan seksual, korban KDRT, dan kekerasan lainnya, perempuan tidak lagi diikat kaki dan alam bawa sadarnya dengan urusan domestik, perempuan yang didiskrimnasi karena dia perempuan, perjuangan kesetaraan masih panjang, tapi pasti akan tercapai," harap Nining.