Iuran Sampah Gratis di Makassar Dimulai dari Masyarakat Miskin Ekstrem

Sebagai langkah penyeimbang, pemerintah akan meningkatkan pembayaran iuran sampah dari bangunan komersial seperti hotel dan restoran. Pemkot akan mengatur besaran iuran untuk sektor komersial agar pendapatan daerah tetap stabil. 

"Pelan-pelan kita akan jalankan ini karena akan ada proses peningkatan pembayaran iuran sampah kepada bangunan-bangunan komersil seperti hotel dan restoran. Kita akan atur berapa nilainya sehingga proses pendapatan itu tidak anjlok," kata Munafri. 

Sementara itu, kelompok rumah tangga yang miskin ekstrem akan diidentifikasi terlebih dahulu. Ada tolok ukur untuk menentukan kelompok masyarakat masuk dalam kategori miskin ekstrem. 

"Kita mulai dari para miskin ekstrim yang akan kita ukur dari penggunaan KWH listrik mereka," kata Munafri. 

Meski demikian, sebelum program ini dapat diterapkan, pemerintah perlu menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Perwali ini akan menentukan siapa yang berhak mendapatkan manfaat, berapa jumlah penerimanya, dan bagaimana skema anggarannya. 

"Akan berjalan sepeti biasa, tidak bisa langsung karena perwalinya harus muncul dulu. Perwali harus ada lalu kita menentukan siapa orang yang akan disasar, berapa banyak dan anggarannya seperti apa," kata Munafri. 

Program iuran sampah gratis rencananya akan dimulai setelah ditetapkannya APBD Perubahan. Pemkot Makassar sendiri akan mempercepat pembahasan APBD Perubahan agar bisa menjalankan program-program di bawah pemerintahan Munafri dan Aliyah. 

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Makassar, Fahrizal Arrahman Husain, menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh kebijakan ini. Namun, dia juga mengingatkan adanya aturan dari pemerintah pusat yang mewajibkan adanya iuran sampah. 

"Bukan kita menolak gratis, tetapi saya selalu mengatakan bahwa kita menunggu formulasi dari tim kerja Pak Wali dan Ibu Wakil Wali Kota ini bagaimana formulasi pembayarannya. Apakah nantinya akan disamaratakan atau hanya untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan," katanya. 

Fahrizal juga menilai bahwa secara realistis, kondisi keuangan Kota Makassar masih memungkinkan untuk mengalokasikan anggaran bagi program ini. Menurutnya, bukan tidak mungkin program ini bisa berjalan dengan cepat, terutama setelah dibahas dalam anggaran Perubahan. 

"Jadi kalau saya katakan bahwa semua program ini kita di Komisi D sangat mendukung itu. Kita akan mengawal program tersebut karena itu sangat bermanfaat bagi masyarakat," kata Fahrizal.